Menko Darmin: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 15 Terbit Pekan Depan

Paket kebijakan ekonomi jilid 15 tak kunjung terbit padahal pemerintah menjanjikan bisa merilis paket ini di awal tahun.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 23 Mar 2017, 14:00 WIB
Diterbitkan 23 Mar 2017, 14:00 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat menjadi pembicara dalam acara Bincang Ekonomi di Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta - Paket kebijakan ekonomi jilid 15 tak kunjung terbit padahal pemerintah menjanjikan bisa merilis paket ini di awal tahun. Finalisasi paket kebijakan ini cukup lama karena di dalamnya terdapat kurang lebih 16 sampai dengan 17 aturan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, sebenarnya dia menginginkan paket yang berisi kebijakan untuk menekan biaya logistik tersebut bisa terbit di awal tahun. Namun, pada kenyataanya saat ini masih ada penyempurnaan sehingga belum bisa terbit.

"Aku agak lemas dengar itu karena saya pikir sudah siap banget, kita sudah bikin teks penjelasannya. Begitu saya tanya yang ini sudah selesai belum‎? Belum," kata Darmin, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Dalam paket kebijakan ekonomi jilid 15 terdapat 16 sampai 17 peraturan. Namun, dirinya tidak hapal untuk rincian dari peraturan yang belum rampung, sehingga sampai saat ini belum diterbitkan. Targetnya, paket kebijakan tersebut akan diterbitkan pekan depan.

‎"Memang banyak, ada 16-17 peraturan. Jadi saya tidak hapal, banyak sekali. Pokoknya saya bilang, saya tidak mau kalau belum selesai semuanya," tutur Darmin.

Sebelumnya, Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, rencana pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid 15 tinggal menunggu waktu. Sebab paket kebijakan yang digodok Kemenko Perekonomian tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, kebijakan ini dinilai penting untuk membenahi tata niaga dan memperkuat logistik di Indonesia. "Sudah disetujui Bapak Presiden. Kita fokus bagaimana kawan-kawan pelaku jasa logistik nasional punya daya saing kuat dan bisa berperan di kawasan. Kami mintakan itu keluar dalam paket 15,” ujar dia dalam keterangan ‎beberapa waktu lalu.

Paket kebijakan ekonomi jilid 15 tersebut, lanjut Edy, terdiri dari beberapa hal. Selain para pelaku logistik harus menguasai manfaat ekonomi logistik yang cukup besar, juga membahas soal komoditas.

“Bagaimana kita tidak ribut lagi masalah kelangkaan, harga, gonjang-ganjing atau gangguan impor. Itu sub tema logistik,” tutup dia. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya