Keinginan Pengusaha terhadap Gubernur DKI Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menantikan kehadiran pemimpin baru DKI Jakarta di putaran kedua Pilkada DKI 2017.

Siapa pun Gubernur dan Wakil Gubernur Ibu Kota yang terpilih nanti, diharapkan mendukung bisnis pengusaha, terutama dalam kebijakan pemungutan pajak daerah.

"Pengusaha sekarang pasrah, biar Tuhan yang menentukan. Siapa pun yang terpilih, pengusaha berharap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pro bisnis," kata Wakil Ketua Umum Apindo, Suryadi Sasmita saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Suryadi menekankan pentingnya dukungan pemimpin daerah dalam kegiatan bisnis para pengusaha. Keberlangsungan bisnis yang berkesinambungan akan menciptakan multiplier effect atau dampak yang besar terhadap perekonomian daerah dan nasional.

"Bisnis yang berjalan baik bisa berkontribusi pada pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja, sehingga ujung-ujungnya pendapatan daerah bertambah dan rakyat sejahtera. Kotanya tambah maju, dan kemiskinan berkurang," dia menjelaskan.

Dia menambahkan, pemimpin daerah juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan begitu, aliran investasi, baik dari penanam modal asing maupun lokal, terus masuk.

"Kami tidak mau ada perusahaan hengkang lagi seperti di Batam, karena itu bahaya sekali," Suryadi berharap.

Ia mengaku, saat ini pengusaha terbebani oleh pajak daerah di Jakarta yang terlampau tinggi. Tanggungan pajak tersebut mendorong kenaikan biaya perusahaan dalam menjalankan bisnis. "Sekarang berat banget, pajak naik terus," ujar dia.

Dirinya mencontohkan pajak tinggi pada reklame. Akhirnya, lanjut Suryadi, pengusaha berhenti atau mengurangi pemasangan reklame sebagai sarana promosi. Padahal pemasaran dengan cara ini diharapkan dapat memperkenalkan produk dari sebuah perusahaan.

"Kalau mereknya diperkenalkan lewat reklame, jadi terkenal, kemudian terjadi penjualan, dan akhirnya bisa bayar pajak. Kalau pajak reklame dibikin ketinggian, kami pasang reklame ukurannya jadi dikecilin, ini menekan pengusaha," Suryadi menerangkan.

Harapan lain bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, kata Suryadi, mereka harus bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Lantaran pembangunan juga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan rakyat kecil.

"Tantangan sekarang ini adalah peraturan-peraturan daerah yang menyulitkan masyarakat, termasuk pengusaha. Jadi ini pekerjaan rumah gubernur dan wakil gubernur berikutnya untuk membuat Jakarta lebih baik," tutur dia.