Di Jepang, Sri Mulyani Ungkap Keseriusan RI Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan komitmen pemerintah Indonesia membangun berbagai proyek infrastrktur dengan nilai investasi lebih dari Rp 5.000 triliun hingga 2019. Komitmen ini disampaikan Menkeu dalam rangkaian acara pertemuan tahunan Asian Development Bank (ADB) di Yokohama, Jepang.

Sri Mulyani memaparkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut pemerintah Indonesia dalam seminar Future Prospect of Quality Infrastructure Projects in Asia Through Public-Private Partnership (PPP) di Jepang, pekan lalu.

"Pemerintah Indonesia Indonesia telah menjadikan infrastruktur sebagai prioritas tinggi yang tercermin dalam arahan dan kerangka kebijakan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari akun instagramnya, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Proyek infrastruktur tersebut, diakuinya, meliputi di bidang energi dan kelistrikan, jalan tol, jembatan, pelabuhan dan bandara, kereta api, bendungan, dan proyek lainnya yang bertujuan memperkuat konektivitas nasional, kemandirian energi, ketahanan pangan, dan mendongkrak daya saing ekonomi.

"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN), pemerintah telah menetapkan kebutuhan pembiayaan sebesar US$ 400 miliar untuk lima tahun ke depan," jelas Sri Mulyani.

Jika dihitung dengan kurs Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat, maka nilai tersebut sekitar Rp 5.320 triliun. Kebutuhan pendanaan itu dipenuhi dari investasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah sejak tahun lalu telah melakukan reformasi besar pada anggaran negara secara signifikan dan mengalihkannya untuk alokasi pembangunan infrastruktur. Menurutnya, upaya ini adalah komitmen pemerintah guna meningkatkan alokasi anggaran lebih besar di bidang infrastruktur, serta memastikan percepatan pencairan anggaran.

"Dengan ruang fiskal terbatas di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah fokus mengembangkan kelayakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau PPP dengan memperbaiki kerangka kerja hukum, ekonomi, dan kelembagaan dari sistem PPP," dia menerangkan.

Untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur melalui PPP, Sri Mulyani menyebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif, termasuk:

(a) Land Fund: Modifikasi dan penyederhanaan proses pembebasan lahan;

(b) Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur;

(c) menetapkan Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF);

(d) menyediakan Viability Gap Fund (VGF); dan

(e) Menetapkan Infrastructure Fund & Availability Payment (AP).

Selain itu, pemerintah juga melibatkan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menjadi alternatif pendanaan untuk infrastruktur.

"Pemerintah telah menyuntikkan modal kepada BUMN serta menugaskan BUMN untuk mengembangkan proyek komersial dan fokus pada infratsruktur dasar seperti pembangkit listrik dan jalan tol," tandas dia. (Fik/Gdn)