BKPM: Rating Layak Investasi Bukti RI Diakui Dunia

Liputan6.com, Jakarta Lembaga pemeringkat global, Standard & Poor's (S&P), mengganjar Indonesia dengan kenaikan rating layak investasi atau investment grade. Kenaikan level atas peringkat utang ini diyakini bakal mendorong investasi karena kepercayaan para penanam modal semakin besar terhadap Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Azhar Lubis mengungkapkan, rating layak investasi dari S&P semakin menambah daftar investment grade dari lembaga pemerintah dunia lain, seperti Fitch dan Moody's.

"Peringkat investment grade ini merupakan pengakuan ketiga lembaga pemeringkat tersebut atas kemampuan pemerintah mengelola anggaran dengan baik, termasuk upaya deregulasi yang sedang dijalankan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan," kata Azhar saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Predikat layak investasi dari S&P dan lembaga pemeringkat lain, diakui Azhar, dapat menjadi salah satu acuan bagi lembaga-lembaga keuangan dalam menentukan tingkat suku bunga pinjaman untuk proyek-proyek di Indonesia, termasuk kegiatan investasi.

"Dengan investment grade, risiko melakukan kegiatan investasi di Indonesia menjadi relatif lebih kecil dibanding sebelumnya. Jika risiko mengecil, diharapkan cost of fund menjadi turun, termasuk salah satunya tingkat suku bunga pinjaman," dia menerangkan.

Kata Azhar, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman, yakni kelayakan proyek, siapa pengelola atau yang menjalankan proyek, lokasi, dukungan pemerintah, dan lainnya.

"Tapi dengan investment grade, diharapkan akan lebih meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang sudah punya komitmen bisa cepat realisasi investasi," Azhar menuturkan.

Ujung-ujungnya, Azhar bilang, kegiatan realisasi investasi dapat mendorong peningkatan perekonomian, menyerap tenaga kerja, menghasilkan produk barang dan jasa, serta meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

Asal tahu saja, total realisasi investasi di kuartal I-2017, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), mencapai Rp 165,8 triliun atau 24,4 persen dari target hingga akhir tahun ini Rp 678,8 triliun. Jumlah ini tumbuh 13,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Adapun pencapaian investasi PMDN sebesar Rp 68,8 triliun di periode Januari-Maret 2017. Sedangkan PMA tercatat sebesar Rp 97 triliun. Paling besar negara asal penanaman modal asing di Indonesia, meliputi Singapura dengan realisasi US$ 2,1 miliar.

Disusul Jepang di nomor kedua dengan realisasi investasi US$ 1,4 miliar, urutan ketiga China dengan investasi ke Indonesia US$ 600 juta. Kemudian ada Amerika Serikat di urutan keempat dengan investasi US$ 600 juta, dan terakhir Korea Selatan US$ 400 juta.

Sementara itu, Ekonom  DBS Group Research Gundy Cahyadi menilai afirmasi peringkat Indonesia menjadi layak investasi agak terlambat. Namun hal tersebut memberi kejelasan atas membaiknya fundamental ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Upgrade S&P mungkin sedikit terlambat, tapi ini indikasi yang jelas tentang fundamental Indonesia yang membaik dalam beberapa tahun terakhir yang diakui pula para investor," dia memaparkan.

Dampak dari peningkatan rating ini akan memompa aliran investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) secara signifikan ke Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

"Tentunya dengan menjaga stabilitas sehingga mampu menjaga fundamental Indonesia, termasuk komitmen pemerintah menjalankan reformasi anggaran atau kebijakan fiskal," saran Gundy.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan bahwa pemerintah akan mengelola ekonomi dengan baik untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentunya memperhatikan tujuan tersebut.

"Kami akan menggunakan seluruh kebijakan pemerintah yang mengarah pada tujuan itu. Walaupun pertumbuhan ekonomi cukup baik, tantangan hari ini bagaimana meningkatkan daya kompetisi," tegas dia.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah berupaya menghilangkan kendala yang selama ini menghambat kemajuan daya saing Indonesia, seperti infrastruktur, inefisiensi birokrasi, perizinan, dan masalah perpajakan.

"Jadi kami akan pakai APBN untuk bangun infrastruktur, investasi di sumber daya manusia supaya dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, gini ratio, dan menciptakan kesempatan kerja. Dengan peringkat positif, APBN akan punya kredibilitas. Belanja negara senilai Rp 2.080 triliun dapat dinikmati masyarakat," tandas dia.