Ibu Kota Pindah, Kantor Pusat BI juga Ikut?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih menunggu kajian tiga provinsi yang diproyeksikan menjadi ibu kota baru menggantikan Jakarta.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 15 Jul 2017, 17:00 WIB
Diterbitkan 15 Jul 2017, 17:00 WIB
20151104-Bahas-Bank-Indonesia
Bank Inodnesia (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan kian kencang terdengar. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian terkait rencana pemindahan tersebut.

Meski belum pasti, wacana ini telah menyita perhatian banyak pihak. Lantas, apakah pemindahan ibu kota ini diikuti dengan pemindahan kantor instansi seperti Bank Indonesia (BI)?

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo tak banyak berkomentar mengenai hal tersebut. "Tidak, saya tidak bisa jawab itu," kata dia saat menerima pertanyaan awak media, di Balikpapan Kalimantan Timur seperti ditulis Sabtu (15/7/2017).

Pemindahan ibu kota masih dalam wacana. Pihaknya pun menyadari untuk pemindahan ibu kota ini dihadapkan pada tantangan fiskal. Terlebih, biaya untuk pemindahan ibu kota tidak sedikit. "Kan ini masih wacana dan kita akan tahu bahwa salah satu tantangan kita adalah fiskal," ujar dia.

Menurut Agus, pemindahan ibu kota harus dengan perencanaan yang matang. Dia pun menuturkan, akan terus menyoroti wacana pemindahan ibukota tersebut. "Kalau kita ingin memindahkan ibukota mesti pelajari dengan baik, dan direncanakan dengan baik, tapi saya sendiri akan terus mengikuti ini," tukas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih menunggu kajian tiga provinsi yang diproyeksikan menjadi ibu kota baru menggantikan Jakarta. Bappenas sedang mengkaji tiga provinsi meliputi aspek kerawanan bencana, ekonomi, sosial, politik hingga infrastrukturnya.

"Masih dalam kajian mendalam oleh Bappenas dari segala aspek pertimbangan," kata Jokowi di Balikpapan, Kamis 13 Juli 2017.

Jokowi mengatakan, pemerintah masih merahasiakan provinsi yang masuk dalam pembahasan tim Bappenas ini. Menurut dia, spekulan tanah punya kesempatan mempersulit proses pembebasan tanah.

"Kalau kami sebut tanahnya, nanti orang akan berbondong-bondong membeli tanah yang ada," ujar Jokowi.

Pemerintah kini masih mengkalkulasikan detail biaya yang dibutuhkan dalam pemindahan ibu kota negara. Menurut Jokowi, butuh biaya sangat besar dalam pemindahan ibu kota negara ke tempat lain.

Jokowi pun meminta aparatnya menutup rapat lokasi-lokasi yang sekiranya cocok menjadi pengganti Jakarta. "Belum bisa disampaikan dalam waktu dekat ini, nanti kalau ada kajian lengkap, baru kita bicara," ucap Jokowi.

 Tonton Video Menarik Berikut Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya