Liputan6.com, Jakarta - Salah satu cara pemerintah mengatasi timbunan plastik sampah adalah dengan mengubahnya menjadi barang yang bernilai guna. Salah satu yang sedang digarap adalah program mengolah sampah plastik menjadi bahan baku aspal. Rencananya, proyek percontohan program tersebut bakal berjalan Agustus 2017.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, permasalahan sampah plastik merupakan masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Alasannya, proses penguraian sampah plastik bisa mencapai ratusan tahun. Oleh sebab itu, pemerintah pun mencoba untuk memanfaatkan sampah plastik menjadi barang lain yang bernilai guna.
Salah satu yang sedang direncanakan adalah dengan mengubahnya menjadi bahan baku aspal jalan. Saat ini, pemerintah telah membuat perencanaan dan diharapkan bisa segera berjalan dengan segera. "Kapan berjalannya? Bulan depan," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Advertisement
Baca Juga
Luhut mengatakan, pemerintah menetapkan dua lokasi untuk proyek percontohan lokasi yang menggunakan aspal dari bahan sampah plastik. Dua lokasi itu ialah Bali dan Bekasi. Khusus di Bekasi, jalan yang akan memanfaatkan sampah plastik sepanjang 4 km.
Lebih lanjut, pemerintah akan mengembangkan model bisnis terkait bahan baku sampah ini. Jadi, nantinya ada pihak yang mengelola sampah plastik tersebut.
Dengan pemanfaatan sampah plastik, Luhut berharap biaya untuk pengaspalan jalan lebih murah dan dari sisi ketahanan lebih baik. Indonesia akan meniru India dalam memanfaatkan sampah plastik tersebut.
"Harus beli dong, kita bisnis jadinya. Orang yang ngumpulin plastik-plastik gitu, jual. Karena itu bisa mengurangi cost aspal itu dan kekuatan aspal tambah," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah memberi peluang kepada siapa saja yang mengelola sampah plastik. "Siapa saja boleh, seperti India, kita mencontoh India," ucap dia.
Tonton Video Menarik Berikut Ini:
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.