Potensi Listrik Energi Panas Bumi RI Capai 23 Ribu MW

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan di Tanah Air. Indonesia masih memiliki potensi besar dalam pengembangan energi ini, salah satunya energi panas bumi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai bauran energi sebesar 23 persen pada 2025. Hingga tahun ini, bauran energi baru mencapai 8 persen-9 persen.

"Dapat kami laporkan sesuai dengan perintah Pak Presiden EBTKE (energi baru terbarukan dan konservasi energi) akan terus di dorong. Dalam COP21 di Paris, Desember 2015 kita akan berusaha mencapai bauran energi 23 persen di 2025. Memang ini nggak mudah karena apa yang sudah di capai sekarang sekitar 8 persen-9 persen. Mungkin kalau 2018 tahun politik mungkin bisa 12 persen," ujar dia di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (2/8/2017).

Menurut dia, bauran energi sebesar 25 persen ini salah satunya bisa dicapai melalui pengembangan energi panas bumi atau geotermal. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang bisa diolah menjadi listrik dengan kapasitas sebesar 29 ribu MW.

‎"Untuk kelistrikan, bauran energi yang paling bisa diharapkan panas bumi. Saat ini pembangkit listrik panas bumi yang sudah COD (beroperasi secara komersil) 1.700 MW. Dan ini masih kecil sekali dari kapasitas 29 ribu MW, atau potensi energi dan kita akan coba usahakan makin lama makin cepat," kata dia.

Sebagai contoh, di Tapanuli Utara, Indonesia mempunyai potensi pembangkit listrik dari energi panas bumi sebesar 1.000 MW. Ini bahkan disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia.

"Yang di Sarulla itu kapasitasnya potensinya besar. Sekarang yang sudah COD itu 110 MW dan sebelum Desember akan nambah 110 lagi. Taun depan harapannya 330 MW. Terus di dorong kalau bisa ditingkatkan sampai maksimal potensinya mungkin bisa 1.000 MW. Kalau itu bisa terjadi Sarulla akan jadi salah satu sumber panas bumi terbesar di dunia," jelas dia.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Jonan, dibutuhkan dorongan dari pemerintah berupa insentif pajak. Hal ini guna menurunkan biaya produksi dalam pengembangan energi terbarukan ini.

"Kami juga berharap dukungan dari sektor lain terutama dari stakeholder lain, Kemenkeu dan Kemenperin untuk bisa mengurangi atau mereduksi biaya masuk atau pajak-pajak lain untuk mengembangkan energi baru terbarukan," tandas dia.

Tonton video menarik berikut ini: