Menko Darmin: Pemerintah Utang untuk Kegiatan Produktif

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, peningkatan utang pemerintah yang terjadi selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Sebab, utang pada pemerintahan saat ini mencapai Rp 3.700 triliun justru dinilai lebih produktif karena digunakan untuk infrastruktur.

Darmin mengungkapkan, utang pemerintah yang ada saat ini tidak seluruhnya dihasilkan di masa pemerintahan Jokowi. Ketika dilantik, Presiden Jokowi telah diwariskan utang sekitar Rp 2.700 triliun.

"Kalau disinggung banyak juga yang komentar utang. Wah ini pemerintahannya Jokowi berutangnya banyak. Nanti dulu, itu bukannya utang pemerintahnya Jokowi itu semuanya yang Rp 3.600 triliun itu. Waktu pemerintahan Jokowi dilantik, utang kita sudah Rp 2.700 triliun barangkali, saya lupa angkanya," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Dengan warisan utang yang besar, lanjut Darmin, pemerintah juga dibebankan pada bunga yang tinggi. Jadi seandainya tidak menambah utang pun secara otomatis utang pemerintah akan terus menumpuk karena ada bunga yang terus berjalan.‎

"Bunganya tiga tahun sama cicilannya boleh jadi Rp 700 triliun. Seandainya nggak bikin apa-apa, utang kita Rp 3.400 triliun juga. Sekarang Rp 3.600 triliun-Rp 3.700 triliun, tapi kita membangun. Jadi jangan dianggap kemudian Rp 3.600 triliun itu utang yang dibuat pemerintah Jokowi. Ya kalau nggak bikin apa-apa pasti bunganya akan naik, dengan bunganya pasti akan naik, jadi Rp 3.400 triliun. Nah sekarang maunya yang mana, Rp 3.400 triliun nggak bikin apa-apa, atau Rp 3.700 triliun ada pembangunan banyak," jelas dia.

Selain itu, Darmin juga memastikan jika utang pemerintah yang kini mencapai Rp 3.700 triliun juga masih terhitung aman. Dia berharap pembangunan infrastruktur tengah digenjot saat ini sebanding dengan utang pemerintah.‎

"Soal aman atau nggak? Aman. Lah wong yang namanya satu pinjaman itu untuk membangun infrastruktur. Itu namanya pinjaman untuk kegiatan produktif. Kecuali kalau untuk makan, ceritanya lain. Kalau dibandingkan negara manapun. bandingkan dengan Malaysia, Thailand, rasio utang terhadap PDB kita jauh lebih rendah," tandas dia.