Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Jokowi: Jangan Cepat Puas dengan Angka Ekonomi yang Membaik

Presiden Jokowi menjelaskan, kualitas hidup rakyat Indonesia sebenarnya sudah semakin meningkat.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 16 Agu 2017, 09:57 WIB

Diterbitkan 16 Agu 2017, 09:57 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan setibanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8). Rencananya, Jokowi akan menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga negara untuk tidak cepat puas meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perbaikan. Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk bisa menekan ketimpangan pendapatan sehingga angka gini ratio bisa turun.

Jokowi menjelaskan, kualitas hidup rakyat Indonesia sebenarnya sudah semakin meningkat. Tercatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 pada 2016. Namun dengan kenaikan tersebut mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta seluruh pihak tidak cepat puas.

"Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017," kata dia saat pidato di Depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 2017, Jakarta, (Rabu (16/8/2017).

Jokowi yakin pemerataan ekonomi yang berkeadilan memberikan dampak yang lebih besar, salah satunya adalah akan menyatukan seluruh bangsa. Selain itu, pembangunan yang berkeadilan akan membuat Indonesia semakin kuat dalam menghadapi persaingan global.

"Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia," tutur dia.

Jokowi menjelaskan, semua warga Indonesia harus setara mendapatkan manfaat dari pembangunan dan ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa.

Kerja sama antar-pemerintah dengan lembaga negara seharusnya tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya.

Dalam bidang ideologi, Seluruh pihak harus terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan kita.

Dalam bidang politik, kita harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga. "Kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai," kata dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: