Kurangi Kemacetan, Menhub Budi Dukung Tarif Parkir Mobil Mahal

Pemerintah terus mengeluarkan jurus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, untuk mengurai kemacetan.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 22 Agu 2017, 20:50 WIB
Diterbitkan 22 Agu 2017, 20:50 WIB
Parkir Mobil
Sejumlah mobil parkir di pusat perbelanjaan Jakarta, Jumat (11/8). Untuk mengerem pemakaian kendaraan pribadi, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif parkir mobil hingga Rp50 ribu untuk sekali parkir pada tahun ini. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus mengeluarkan jurus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, untuk mengurai kemacetan. Tidak hanya motor yang jadi sasaran, nantinya mobil juga akan terkena kebijakan untuk mengurangi kemacetan.

Menteri Perhubungan mengatakan, setelah MRT dan LRT sudah beroperasi, dirinya ingin ada kebijakan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi di Jakarta, sehingga pengguna mobil beralih menggunakan transportasi umum.

"Kalau saya ingin besok MRT LRT selesai. Jadi bukan tidak dilakukan (penertiban penggunaan mobil probadi)," kata Budi, di Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Menurut Budi, untuk meredam penggunaan mobil pribadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memberlakukan tarif parkir mobil yang mahal. Selain itu juga pemberlakuan ganjil genap dipeluas.

"Pada saat lalu lintas (MRT dan LRT) itu ada saya pikir kita harus dukung DKI parkirnya jadi mahal dan sebagainya. Bukan tidak disentuh, juga pemilik mobil tapi parkirnya jadi mahal. Ganjil genap juga dan sebagainya," tutur Budi.

Terkait dengan, gagasan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat, yaitu pelarangan sepeda motor melintasi Jalan Rasuna Said, Kuningan dan Sudirman Jakarta‎.

Menurut Budi, hal tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk mekanismenya, dia akan melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta‎ pada pekan ini.

‎"Saya mengerti ada sesuatu kegiatan-kegiatan tertentu yang pasti menimbulkan kemacetan. Karenanya inisiasi dari Jakarta itu kita hargai tapi saya juga sarankan kepada DKI Jakarta untuk melakukannya secara hati-hati dan bertahap," ungkap Budi.

Budi yang juga sebagai pengguna sepeda motor mengaku prihatin atas wacana terebut. Namun ada kepentingan lain yang harus dipertimbangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sebagai simpatisan sepeda motor karena saat sebagai mahasiswa saya memakai sepeda motor, sekarang kadang-kadang naik motor kalau ke warung, juga prihatin kalau itu tidak ada. Tapi memang bagi pengelola kota ada suatu prioritas," tutup Budi.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya