Jepang, China dan Taiwan Minat Kembangkan Mobil Listrik di RI

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mendorong pengembangan mobil listrik di dalam negeri. Sejumlah negara bahkan telah menunjukkan minat bekerja sama mengembangkan mobil ini di dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan, negara yang siap bekerja sama dengan Indonesia antara lain China, Jepang, hingga Taiwan. Namun, dirinya akan mengkaji terlebih dulu potensi kerja sama tersebut.

"Ini open untuk berbagai negara. Tapi China sudah menyatakan minat, Jepang minat, Taiwan minat. Nanti kita lihat, kita fasilitasi," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Airlangga menjelaskan, untuk mengembangkan mobil ini hingga mampu diproduksi secara massal, dibutuhkan lima unsur yang harus dimiliki produsen. Oleh sebab itu, tidak sembarangan produsen bisa mengembangkan mobil ini untuk tujuan komersial.

‎"Memasarkan secara luas, kan, kuncinya distribusi network harus luas. Dua, kapasitas pabrik bisa tinggi. Ketiga, spare part terjamin. Keempat, resale value terjamin. Kelima, ada pembiayaan.

"Jadi, itu lima unsur yang harus dimiliki industri otomotif. Nah, saat itu sebagai contoh industri berbasis China, begitu masuk penetrasi market di Indonesia, mereka siapkan lima langkah tersebut. Jadi, lima langkah ini mutlak untuk mempersiapkan industri otomotif," ujar dia.

Selain itu, Airlangga juga mempersilakan apabila produsen Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPI) serta perguruan tinggi ingin turut mengembangkan mobil listrik ini. Menurut dia, pemerintah akan mendukung para pemangkut kepentingan di dalam negeri untuk turut melakukan pengembangan.

"Kalau bikin itu silakan. Kalau BPPT bekerja sama dengan ITS, dan kemarin WIKA itu mau bikin motor listrik kita dorong. Kalau mahasiswa beberapa memang buat. Tapi yang paling penting ini kan bisa jadi skala industri," ujar dia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal peta jalan (roadmap) pengembangan mobil listrik di dalam negeri. Dalam laporan tersebut, Presiden Jokowi setuju adanya pembatasan jumlah mobil berbahan bakar minyak (BBM) dan target peredaran mobil listrik pada 2025.

Airlangga mengungkapkan, Presiden Jokowi banyak bertanya soal tahapan dari pengembangan mobil listrik di dalam negeri. "Saya juga melaporkan peta jalan mobil listrik. Pada prinsipnya, Beliau menanyakan mengenai waktu-waktunya, time frame dari mobil listrik. Apakah kita akan menganut seperti negara lain yang nanti pada waktu tertentu membatasi jumlah mobil listrik atau mobil biasa," ujar dia.

Saat ini, ada dua aliran (mazhab) yang diterapkan di berbagai negara terkait pengembangan mobil listrik. Ada yang memasang target pelarangan mobil ber-BBM dalam kurun waktu tertentu, tapi ada juga yang masih memperbolehkan dengan jumlah tertentu.

"Kami sudah sampaikan bahwa di dunia ini ada dua mazhab. Satu pelarang total (mobil ber-BBM), ada juga yang melakukan minimal kendaraan mobil listrik itu sampai di mana (dibandingkan mobil ber-BBM). Kami bahas dengan Bapak Presiden dan beliau setuju untuk dilakukan semacam pembatasan pada waktu tertentu," ucap dia.

Airlangga mengungkapkan, Presiden Jokowi juga setuju soal target produksi mobil listrik pada 2025 mencapai 20 persen dari total mobil yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produksi mobil pada tahun tersebut mencapai 2 juta unit, maka 400 ribunya harus mobil berbasis listrik.

"Salah satu yang kita setujui adalah, Beliau menyetujui tahun 2025, sebanyak 20 persen itu sudah diproduksi dari mobil berbasis electric vehicles," ujar dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: