Strategi Pemerintah Sejahterakan Petani Garam

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah rencana untuk meningkatkan produksi serta kualitas garam nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengupayakan perbaikan dari sisi petani garam.

"Pesan Presiden, selain kita meningkatkan produksi dan kualitas garam para petani garam ini harus naik peringkatnya," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seperti ditulis di Jakarta, Jumat (1/9/2017).

Luhut mengatakan, pemerintah akan membantu menyiapkan prasarana untuk pengolahan garam tersebut. Dengan begitu, kualitas garam yang dihasilkan baik.

"Pemerintah seperti diatur oleh undang-undang punya kewajiban untuk menyiapkan, membantu infrastruktur untuk garam. Pemerintah akan menyiapkan air tua secara gratis dengan kualitas baik dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Dengan begitu biaya produksi bisa ditekan dan hasilnya bisa maksimal, "jelasnya. Air tua adalah sari air laut yang akan diolah menjadi kristal atau butiran garam.

Dalam kunjungannya ke tempat produksi garam di PT Garam, Desa Kalianget, Semenep beberapa waktu lalu, Luhut meminta supaya dibentuk sebuah koperasi yang menaungi para petani garam. Langkah ini dianggap dapat menurunkan biaya produksi.

"Saya sudah rundingkan dengan Pak Bupati Busyro (Karim) supaya nanti petani garam itu yang kecil-kecil itu nanti dijadikan satu jadi dibentuk wadah koperasi. Kami sedang menghitung nanti apa bisa biaya produksi turun ke Rp 350 per kg, atau Rp 300 atau mungkin bisa kurang lagi," papar dia.

Luhut juga mengatakan, pihaknya akan berupaya menjaga harga garam sehingga petani mendapatkan keuntungan yang pantas. "Harga garam paling murah antara Rp 750 sampai Rp 1000 per kg. Dengan harga ini, petani bisa untung antara Rp 600 atau Rp 800 per kg," tukas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

Tambah lahan

Selain menyupayakan perbaikan dari sisi petani, pemerintah juga akan menambah lahan garam untuk meningkatkan produksi. Rencananya, pemerintah akan menyiapkan 3.700 hektare (ha) lahan garam di Teluk Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, lahan tersebut dikuasai PT Panggung selaku pemegang hak guna usaha (HGU).

"Di NTT ada ladang garam yang punya PT Garam kerja sama dengan masyarakat 400 ha. Ada juga tanah terlantar 225 ha, kita sudah berikan kepada PT Garam. Kemudian ada lagi tanah 3.700 ha HGU," kata dia beberapa waktu lalu.

Sofyan mengatakan, pihaknya segera melayangkan surat peringatan supaya lahan itu segera dikelola. Namun, dia berharap, supaya pengelolaan tersebut segera diselesaikan dengan mekanisme business to business (B to B).

"HGU ini pada tahap kita mau berikan peringatan, tapi kita harapkan mereka bisa selesaikan dengan cara B to B diselesaikan dengan PT Garam, itu menambah sekitar 3.700 ha HGU," ujar dia.

Sofyan mengatakan, pemerintah memberikan waktu selama 90 hari. Tenggat waktu supaya lahan tersebut segera dimanfaatkan untuk menghasilkan garam.