SPS Group Pasok 15.000 Rumah Subsidi di Jawa Barat

Liputan6.com, Jakarta Perusahaan properti, SPS Group ikut mengembangkan proyek perumahan rumah bersubsidi. Sepanjang tahun ini, pengembang ini menjual 15 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berlokasi di Cikarang dan Karawang, Jawa Barat.

Managing Director SPS Group Asmat Amin mengatakan, sepanjang 2017, pihaknya berhasil membukukan penjualan sebanyak 15.000 unit, di mana 12.000 unit sudah diserahterimakan, dan sisanya 3.000 unit menyusul diserahterimakan kepada konsumen sebelum akhir tahun ini.

“Sekitar 12.000 unit sudah akad kredit dan diserahterimakan, dan sisanya secepatnya akan kami serahterimakan juga,” ujar Asmat Amin kepada Liputan6.com,Kamis (16/11/2017).

Penjualan 15.000 unit umah subsidi itu berasal dari empat proyeknya, yaitu Grand Cikarang City, Villa Kencana Cikarang, Grandvista Cikarang dan yang terbaru Grand Karawang Residence.

Sejak berdiri pada 2005, SPS Group memang sudah menancapkan niat untuk membangun perumahan sederhana. Setelah proyek yang pertama selesai yaitu Kota Serang Baru di Cikarang, kemudian disusul dengan proyek-proyek hunian lain di Cikarang.

Hal fenomenal adalah ketika proyek perumahan subsidi miliknya yakni Villa Kencana Cikarang ditinjau Presiden RI Joko Widodo, beberapa waktu lalu. Asmat mengakui, setelah kunjungan itu, penjualan unit rumah subsidi di proyeknya semakin meningkat.

Bahkan, seiring semakin berkurangnya lahan di proyek Villa Kencana Cikarang, saat ini SPS Group sedang menyiapkan proyek rumah MBR lainnya di Karawang.

“SPS Group menyasar membangun rumah bersubsidi karena memiliki land bank yang besar terutama di Cikarang dan Karawang, sehingga kami komit untuk terus mendukung program pemerintah membangun rumah rakyat,” tegas Asmat yang baru sama meraih predikat sebagai “The Most Favourite Leadership 2017” dalam ajang Indonesia Property&Bank Award (IPBA) 2017, baru-baru ini.

Di kuartal akhir tahun ini, setelah hampir menyelesaikan pembangunan proyek perumahan subsidi seluas 105 hektar di Cikarang, SPS Group mulai fokus memasarkan proyek rumah rakyat terbarunya di Karawang, dengan rencana pengembangan hingga 500 hektare.

Pengembangan proyek dengan nama Grand Karawang Residence itu, di tahap awal akan dibangun dilahan seluas 45 hektare dengan total 4.300 unit rumah subsidi dengan tipe 29/60. Asmat optimistis, proyek anyar SPS Group tersebut akan diminati masyarakat karena lokasinya strategis, dekat pintu tol dan kawasan industri.

Nantinya, ungkap Asmat, di Karawang akan ada dua proyek perumahan yang dikembangkan perusahaan. Namun, dia masih enggan menyebut nama proyek satunya. Keseluruhan nantinya luas lahan SPS Group di Karawang bisa mencapai 500 hektar, meski saat ini yang sudah clear diakuisisi baru sekitar 350 hektare, sementara sisanya masih berproses.

Menurut dia, tahun 2017 merupakan tahun yang gemilang bagi grup usahanya, dan berharap di tahun-tahun berikutnya, proyek yang mereka kembangkan tetap diminati masyarakat. SPS Group juga kembali menegaskan komitmennya terhadap pembangunan rumah rakyat, meski diakui marjin keuntungannya cukup tipis.

Menurut Asmat, dalam bisnis tidak bisa seluruhnya diukur dengan untung-rugi, karena kepuasan masyarakat (konsumen) juga punya nilai ibadah.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Pontianak mengaku tengah kesulitan dalam penyediaan lahan bagi rumah murah. Selain harga lahan yang tinggi, saat ini jumlah lahan kosong yang tersedia di ibu kota Kalimantan Barat tersebut sudah sangat terbatas.

Wakil Wali Kota  Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, dari luas wilayah 10.782 hektare (ha), saat ini lahan kosong yang tersedia di Pontianak hanya sekitar 30 persen. Dan dari total lahan kosong tersebut, sebagian besar diperuntukkan bagi daerah jalur hijau yang merupakan lahan gambut.

"Lahan di Pontianak hanya sekitar 30 persen yang masih kosong, di wilayah utara yang merupakan lahan gambut‎. Yang untuk membangun rumah subsidi paling hanya tinggal 4 persen-5 persen lahan yang tersedia. Lahan gambut sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian, jalur hijau, peternakan, jadi tidak untuk perumahan," ujar dia dalam di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (26/10/2017).

Sedangkan lahan kosong yang tidak diperuntukkan bagi daerah terbuka hijau harganya sudah sangat mahal. Sehingga tidak ekonomis jika dimanfaatkan untuk membangun rumah murah

"Untuk membangun rumah murah, lahan di kota Pontianak sudah sangat mahal. Untuk bangun rumah murah di Kota Pontianak sudah sangat terbatas lahannya, sehingga investor atau developer seperti Apersi membangunnya lebih ke arah Kabupaten Kubu Raya, karena tanahnya kan masih murah. Karena harganya (rumah murah) kan rata-rata Rp 130 juta," kata dia.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pontianak berharap adanya bantuan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun. Hal ini dinilai menjadi menjadi solusi untuk mengatasi terbatasnya lahan di kota tersebut.

"Dari APBD kita belum membangun, tapi kita berharap bantuan dari Kementerian PUPR. Seperti mereka bangun asrama di IAIN, kemudian ada rusun murah, karena APBD kita terbatas untuk bangun rusun," tandas dia.