Lawan Kampanye Hitam Sawit oleh Eropa, Ini Pembelaan RI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat peremajaan tanaman kelapa sawit, salah satunya di wilayah Sumatera Utara. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan memperhatikan pentingnya minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai masa depan bangsa.

Dari keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Kamis (30/11/2017), industri minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan turunannya telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan, termasuk memberi penghidupan kepada 2 juta petani kecil.

Dengan kata lain, komoditas ini telah memainkan peranan penting untuk memperbaiki mata pencaharian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Indonesia sanggup memenuhi permintaan CPO dalam perdagangan global. Komitmen tersebut didukung dengan upaya pemerintah melakukan penanaman kembali tanaman kelapa sawit seluas ribuan hektare (ha) tanpa menimbulkan tekanan dan deforestasi lebih lanjut.

Langkah Indonesia itu seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dunia, termasuk Uni Eropa. Seperti diketahui, Uni Eropa paling gencar melakukan kampanye hitam produk kelapa sawit atau CPO Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjegal ekspor kelapa sawit Indonesia, salah satunya mengeluarkan resolusi yang mengusulkan larangan penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit pada 2021.

Presiden Jokowi di acara KTT ASEAN-Uni Eropa, Manila, belum lama ini meminta Uni Eropa mengakhiri praktik diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia dan negara lain penghasil CPO.

Atas dasar hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mempresentasikan mengenai kelapa sawit kepada Duta Besar Uni Eropa di kantor Kemenlu, Jakarta, baru-baru ini seperti yang tertuang dalam pernyataan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Pengarahan ini dilakukan Direktur Eksekutif Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Mahendra Siregar dan didukung Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenlu, Siswo Pramono.

Selain Duta Besar Uni Eropa, ada pula Duta Besar Irlandia, Duta Besar Portugal, Duta Besar Bulgaria, Wakil Kepala Misi Belanda, dan Wakil Kepala Bagian Swedia. Duta besar Malaysia berpartisipasi dalam pertemuan tersebut untuk mendukung Indonesia dan menyampaikan keprihatinan yang sama antar anggota CPOPC.

Mahendra Siregar merangkum sejumlah kebijakan dan inisiatif diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit, yakni:

1. Komisi Eropa boleh mengeluarkan kebijakan terhadap perdagangan yang tidak adil.

Namun bola panas diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia digunakan sebagai kedok proteksionisme bagi produsen rapeseed (minyak canola) Eropa serta industri hilir biofuel Eropa yang menghadapi masa depan suram.

2. Parlemen Eropa paling vokal melawan produk kelapa sawit.

Indonesia memahami parlemen Eropa sebagai perangkat politik utama di Eropa, namun institusi tersebut sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan.

Resolusi yang dikeluarkan DPR di Eropa tentang CPO dan penggundulan hutan hujan, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia dan negara penghasil kelapa sawit lainnya.

Karena Komite Lingkungan Parlemen Eropa mengusulkan larangan penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit pada 2021.

3. Indonesia dan negara-negara penghasil kelapa sawit menganggap deklarasi Amsterdam sebagai bentuk diskriminasi karena mensyaratkan seluruh minyak sawit yang diekspor ke Eropa harus sudah tersertifikasi sebagai produk berkelanjutan pada 2020.

4. Ada banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meminta supaya minyak kelapa sawit Indonesia memperhatikan masalah lingkungan dan sosial.

5. Kampanye pasar melawan kelapa sawit terus meluas, terutama di Eropa, bahkan pada tingkat perusahaan. Terakhir, KLM Airlines, maskapai penerbangan Belanda yang meminta pasokan bahan makanan bebas dari minyak sawit.

6. Studi Uni Eropa terlalu banyak meneliti minyak kelapa sawit dan sangat sedikit mengevaluasi dampak minyak nabati lainnya terhadap lingkungan untuk memenuhi permintaan minyak sayur di masa depan.

7. Merek dagang terbaru yang diperkenalkan diminta untuk mempromosikan bebas dari minyak sawit.

"Negara-negara penghasil minyak sawit melihat CPO sebagai satu-satunya minyak nabati berkelanjutan," tegas Mahendra Siregar.

Menurutnya, tanpa CPO, permintaan minyak nabati global harus diganti dengan perkebunan kedelai dengan luas 5-10 kali lebih besar karena tanaman ini hanya menghasilkan sepersepuluh sampai seperlima kelapa sawit.

"Tanpa perkebunan kelapa sawit, konversi lahan ke depan akan menjadi 5-10 kali jauh lebih besar dari hari ini," ucap Mahendra.

Dia menambahkan, CPOPC ditugaskan Presiden Jokowi dan PM Malaysia untuk memantau secara ketat kampanye melawan kelapa sawit. Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan produktivitas petani kecil dengan program peremajaan kelapa sawit.

"Harapannya Uni Eropa dapat mendukung berbagai program yang dipelopori Pak Jokowi untuk kelapa sawit Indonesia," tutup Mahendra.