Jokowi: Kelola Pemerintahan Tak Cukup Hanya dengan Predikat WTP

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja tidak cukup bagi tata kelola pemerintahan. Pemerintah juga harus memastikan tak ada satu rupiah pun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalahgunakan.

Demikian disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari ini.

"Saya mengingatkan bahwa ini adalah hasil kerja keras kita semuanya beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat. Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja, sebab WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban kita dalam menggunakan APBN," ujar dia dalam keterangan resmi di Bogor, Selasa (5/12/2017).

Menurut dia, pemerintah juga tidak boleh puas dengan predikat WTP di 2016, yang merupakan predikat WTP pertama sejak 12 tahun lalu. Sebab, kata Jokowi, WTP seharusnya sudah menjadi standar bagi tata kelola pemerintahan.

"Saya kira bukan itu. Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan opini WTP dan itu harus menjadi sebuah standar," kata dia.

Jokowi memaparkan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan salah satunya melalui predikat WTP merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan rakyat. Pemerintah harus mampu menunjukkan jika uang rakyat digunakan secara bertanggung jawab dan untuk kepentingan rakyat.

"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarangan pertanggungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan ini sebuah kegiatan rutin tahunan, lalu semuanya menganggap gampang saja," ungkap dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi pun meminta jajarannya untuk memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Saat ini peraturan presiden terkait hal itu sedang disiapkan agar payung hukumnya menjadi sangat jelas.

"Kalau sistem ini berjalan saya meyakini semuanya menjadi semakin transparan, mudah dipertanggungjawabkan, tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan seluruh jajarannya agar mau bekerja sama dan terbuka dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK harus sebisa mungkin ditempatkan sebagai mitra pemerintahan guna memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

"BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan sehingga, dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," tandas dia.