Khawatir Bubble Ekonomi, Menkeu Minta Bitcoin Tak Jadi Spekulasi

Liputan6.com, Jakarta Mata uang digital, seperti bitcoin di Indonesia sering kali digunakan untuk spekulasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan terjadinya gelembung (bubble) ekonomi yang dapat merugikan negara ini.

"Di Indonesia, harganya (mata uang virtual) makin tinggi dan dilirik sebagai salah satu bentuk investasi," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta Convention Center, Kamis (7/12/2017).

Dia berharap, produk mata uang virtual seperti bitcoin tidak dijadikan sebagai ajang spekulasi yang akan membahayakan Indonesia. "Kami tidak berharap terjadi suatu spekulasi atau bubble sehingga menimbulkan kerugian," paparnya.

Oleh karena itu, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjaga dan mengawasi penggunaan mata uang virtual.

"Jadi proteksi mereka yang menggunakan barang tersebut (bitcoin), apakah sebagai investasi atau untuk tujuan lain harus tetap dalam konteks keamanan investasi dan sesuai rambu-rambu di bidang keuangan maupun mata uang," tutur Sri Mulyani.

Menurutnya, regulasi mata uang virtual merupakan wewenang dari BI apabila menyangkut mata uang yang formal di Indonesia. Namun jika berkaitan dengan alat pembayaran atau investasi, merupakan ranah OJK yang memberi izin terhadap suatu produk yang aman untuk investasi.

"Kalau (bitcoin) adalah suatu currency yang competting terhadap currency yang formal di Indonesia, itu adalah suatu yang harus di address bank sentral. Tapi kalau menyangkut alat pembayaran atau investasi, seharusnya OJK yang yang mengeluarkan (izin) itu safe bagi investasi," papar Sri Mulyani.

Sebelumnya, CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan, bila dilihat secara umum mata uang digital terus berkembang. Tak hanya bitcoin, Oscar menuturkan mata uang digital lainnya, etherum, juga ikut berkembang.

Ini mengingat, teknologi di belakang mata uang digital terutama bitcoin yaitu blockhain juga berkembang cukup bagus.

Di Indonesia, menurut Oscar, bitcoin juga makin dikenal meski belum signifikan seperti negara lain. Ini didukung dari anak muda Indonesia semakin banyak dan paham teknologi. Kini anggota dari Bitcoin.

Indonesia yang ditangani oleh Oscar mencapai sekitar 600 ribu. Oscar menuturkan, sebagian besar anggota Bitcoin Indonesia adalah mahasiswa.

"Indonesia makin berkembang. Anak muda Indonesia banyak dan pintar. Mau terbuka dengan teknologi. Apalagi teknologi blockchain cukup berkembang. Bila paham teknologi, baru mengerti mengapa nilai bitcoin naik," ujar Oscar saat dihubungi Liputan6.com, Senin (4/12/2017).

Lebih lanjut ia menuturkan, transaksi Bitcoin di Indonesia lebih banyak dipakai untuk spekulasi ketimbang alat pembayaran. Oscar menuturkan, para pemegang bitcoin tersebut menyimpan sebagai aset masing-masing dari setiap individu. "Bitcoin di Indonesia dipakai spekulasi dan tidak jadikan sebagai alat pembayaran," kata dia.

Bank Indonesia (BI) menegaskan, bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Bahkan Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan, pihaknya sebagai otoritas menyatakan, bitcoin tak masuk dalam alat pembayaran yang sah.

"Itu bukan alat pembayaran. Kalau mau nanya tentang Bitcoin perlu memahami posisi dari otoritas adalah mengarahkan itu bukan alat pembayaran yang sah," ujar dia

Terkait hal itu, Oscar sependapat dengan BI. "Bank Indonesia menyatakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Saya setuju dengan pendapat BI. Transaksi harus dengan rupiah. Bitcoin tidak sebagai alat pembayaran," kata Oscar.

Oscar mengibaratkan bitcoin seperti emas, tapi berbentuk digital. Pihaknya pun bukan mengelola bitcoin, tetapi mempertemukan penjual dan pembeli. "Kami ini seperti marketplace yang pertemukan penjual dan pembeli. Kami tangani 15 digital aset," kata Oscar.