Pengelolaan PLTS di Pulau Karampuang Libatkan Swasta dan Warga

Liputan6.com, Mamuju - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar meresmikan dua dari empat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Karampuang, yang didanai dari Hibah Compact oleh Millennium Challenge Corporation, Amerika Serikat.

Pengelolaan PLTS Karampuang ini melibatkan masyarakat dan pihak swasta di dalam suatu badan usaha listrik desa. PLTS Karampuang merupakan salah satu kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau yang dikelola oleh Millennium Challenge Account - Indonesia (MCA-Indonesia), sebuah lembaga wali amanat yang dibentuk oleh Bappenas sebagai pelaksana Hibah Compact.

Pembangunan PLTS ini merupakan hasil kerja dari konsorsium PT Sky Energy dan IKPT selaku penerima Hibah Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat setelah melalui proses seleksi yang kompetitif.

Proyek ini membangun total empat PLTS yang akan menyediakan listrik berkapasitas total 598 kWp dan memberikan manfaat kepada lebih dari 3.000 orang atau sekitar 780 kepala rumah tangga. Dua PLTS yang diresmikan dan beroperasi terletak di Dusun Karampuang I (PLTS-1 kapasitas 200 Kw) dan Dusun Karaeang (PLTS-2 kapasitas 115 kW).

Sementara itu, PLTS 3 dan 4 akan selesai dibangun pada Januari 2018. Dalam pengelolaannya, model badan usaha listrik desa bernama PT Karampuang Multi Daya (PT MD) telah dibentuk.

Masyarakat yang diwakili oleh Koperasi Cahaya Karampuang memiliki saham 51 persen sementara pihak swasta, PT Trinitan Global yang merupakan anak perusahaan PT Sky Energy memiliki saham sebesar 49 persen.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengatakan, PLTS ini merupakan aset daerah yang diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi produktif di Pulau Karampuang. Untuk itu, perawatan dan operasional ke depan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemda, masyarakat, perusahaan, serta dukungan dari Pemerintah Pusat.

Hibah Compact salah satunya digunakan untuk mengembangkan pendekatan inovatif dalam mengelola sumber daya energi terbarukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kelembagaan pengelolaan PLTS yang memadukan pihak swasta dan masyarakat dalam suatu badan usaha pengelola listrik desa merupakan inovasi yang sangat menarik dan dapat dijadikan pembelajaran oleh pemerintah untuk lebih dapat menjamin keberlanjutan dari infrastruktur energi terbarukan yang telah dibangun.

Mengingat masih banyaknya wilayah di tanah air yang belum terjangkau sepenuhnya oleh PLN, maka pengembangan dan pengelolaan energi terbarukan off-grid seperti ini akan menjadi alternatif yang penting.

Deputi Direktur Eksekutif, MCA-Indonesia, Lukas Adhyakso saat hadir mengatakan, listrik di Pulau Karampuang diharapkan menjadi penggerak ekonomi yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Kami berharap dengan adanya listrik masuk, Pulau Karampuang menjadi terang. Penduduk terpacu untuk memulai berbagai kegiatan produktif yang akan meningkatkan pendapatan mereka. Semenjak ada listrik, saya dengar sudah mulai berkembang bisnis ternak ayam, pengolahan makanan, dan industri rumah tangga," ujar Lukas Adhyakso seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/12/2017).

Pengembangan PLTS ke depannya menuntut kerja sama masyarakat dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Hingga kini, PT Sky Energy telah melatih masyarakat sebagai operator teknis serta meningkatkan pengetahuan manajerial pengelolaan PLTS para pengurus Koperasi Karampuang Multi Daya.

"Kami berkomitmen akan merawat PLTS dan mendampingi masyarakat selama 20 tahun hingga masyarakat mampu mandiri," ujar Direktur PT Sky Energy Hengky Loa.

Acara peresmian dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian ESDM.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menargetkan, penandatanganan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA), Pmbangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung ‎di Waduk Cirata Jawa Barat pada Januari 2018.

Direktur Pengadaan Strategis I PLN Nicke Widyawati mengatakan, PLTS terapung berkapasitas ‎200 Mega Watt (MW) tersebut dibangun anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan perusahaan listrik asal Uni Emirat Arab (UEA) Masdar.

"Berdasarkan kerja sama yang sudah ditandatangani pemerintah. Ini kita kerjasamakan dengan anak usaha PLN, PJB dengan Masdar," kata Nicke, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis 2 November 2017.

Menurut Nicke, ‎pada bulan ini PLN akan menandatangani head of agreement (hoa) pembangunan PLTS terapung di Waduk Cirata tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan PPA pada Januari 2017 dalam renewable energy forum di Arab Saudi.

"Targetnya akan kita tanda tangan hoa itu, di bulan November dan pada saat nanti ada acara renewable energy forum di Arab Saudi di awal tahun depan paling lambat PPA akan ditandatangani," jelas Nicke.

Nicke mengungkapkan, untuk harga listrik yang akan dibeli PLN dari PLTS terapung, sampai saat ini belum ada pembicaraan. Namun dia memastikan harga listriknya tidak bisa semurah di UEA sebesar US$ 2,42 sen per kilo Watt hour (kWh).

Hal tersebut diakibatkan oleh faktor alam, yaitu sinar matahari di Indonesia ‎30 persen di bawah UEA. Sehingga energi listrik yang dihasilkan tidak seoptimal di negara tersebut.

"Faktor lain energi solar di Indonesia 30 persen di bawah. Jadi nanti juga enggak bisa semurah di sana. Itu kita pahami," tutup Nicke.