Cara Jokowi Atasi Keterbatasan Anggaran Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Memang tak mudah untuk bis amembangun infrastruktur. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah salah satunya keterbatasan anggaran.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 4.700 triliun. Anggaran tersebut untuk membangun brbagai fasilitas infrastruktur selama 5 tahun atau dari 2015 hingga 2019 nanti.

Dia bilang, kebutuhan tersebut tak mungkin semuanya dipenuhi oleh anggaran negara. 

"Untuk menyediakan infrastruktur selama 2015-2019, kita membutuhkan kurang lebih Rp 4.769 triliun. Itu tidak mungkin semua daro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata dia dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Sebab itu, pemerintah membutuhkan peran swasta untuk turut serta membangun infrastruktur. Salah satunya dengan skema public private partnership (PPP) atau kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Melalui KPBU pemerintah memberi fasilitas antara lain dana penyiapan proyek, dana dukungan kelayakan dan penjaminan," sambungnya.

Dia melanjutkan, pada APBN 2018 yang tercatat Rp 2.220 triliun, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sekitar Rp 410,7 triliun.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, untuk mencapai target pembangunan infrastruktur peran swasta mutlak dilibatkan.

Namun, pihaknya memberi catatan, swasta menginginkan proyek infrastruktur yang menjanjikan keuntungan. "Kalau secara hitung-hitungan bisa masuk, sudah menarik mungkin itu lebih diprioritaskan ke swasta," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Jokowi menegaskan akan tetap fokus pada program percepatan pembangunan infrastruktur karena dua alasan. Upaya ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka menengah dan panjang.

"Kita masih fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi jangka menengah dan panjang," kata dia. 

Jokowi mengaku, pembangunan infrastruktur penting dipercepat karena dua alasan. Pertama, sambungnya, kondisi infrastruktur Indonesia jauh dari kata ideal, bahkan lebih memburuk, berdasarkan studi dari Bank Dunia dan Global McKinsey di 2013.

Dibanding negara lain di dunia rata-rata sebesar 70 persen dari PDB, Presiden menambahkan, jumlah stok infrastruktur Indonesia termasuk rendah hanya 38 persen dari PDB. Dibanding masa sebelum krisis ekonomi Asia di 1997-1998, stok infrastruktur di Indonesia menurun dari 49 persen dari PDB di 1995 menjadi 38 persen terhadap PDB di 2012.

"Turunnya stok infrastruktur karena infrastruktur yang terus menurun dalam dua dasawarsa terakhir, makanya kenapa kita fokus di pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lainnya," terang dia.

Kedua, Jokowi mengaku, infrastruktur di wilayah Indonesia bagian Timur buruk sekali. Dalam acara ini, dia mencontohkan jalan di Papua yang belum di aspal, kondisinya sangat memprihatinkan karena banyak truk terjebak dalam lumpur hanya untuk bisa keluar.

"Jalan buruk seperti ini tidak hanya di satu atau dua lokasi saja, tapi masih di beberapa daerah. Bagaimana tidak harga semen bisa mencapai Rp 2 juta-Rp 3 juta per sak, harga sembako lima-10 kali lipat lebih mahal. Saking rusaknya dan antre tiga hari, supir truk bisa sampai menanak nasi," kata dia.