Tantangan Urbanisasi di RI Kelola Tempat Tinggal Warga

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai negara yang tengah berkembang, fenomena urbanisasi atau pergeseran penduduk dari desa ke kota tidak bisa dihindarkan. Hal ini juga menjadi tahapan ketika sebuah negara ingin menjadi negara maju.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masalah urbanisasi ini diharapkan bisa menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dibandingkan dengan negara lain, peran urbanisasi dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih cukup rendah.

Ia menuturkan, setidaknya masih empat persen peran urbanisasi ini dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih tertinggal jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, yaitu India 7 persen dan China 9 persen.

Jadi, untuk kenaikan 1 persen penduduk perkotaanya, Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4 persen.

"Makanya untuk urbanisasi ini bisa menciptakan manfaat yang lebih tinggi sama seperti negara lain. Makanya beberapa hal perlu kita address," kata Sri Mulyani di Hotel Shangri La, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Untuk meningkatkan ini, Sri Mulyani meminta beberapa pihak untuk saling mendukung, antara lain pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang utama, dalam hal pembangunan infrastruktur dasar, antara lain sanitasi, penyediaan air bersih dan tempat tinggal.

Sri Mulyani menuturkan, yang terjadi saat ini di kota-kota besar yakni masih sering dikeluhkan secara lebih khusus dalam hal sarana transportasi. "Kadang saat ini banyak yang mengeluhkan kemacetan, polusi dan bencana, ini yang harus segera kita perbaiki," ujar dia.

Padahal, pada 2050, diperkirakan 75 persen penduduk di sebuah negara akan tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, penataan perkotaan harus memperhatikan pola urbanisasi tersebut.

"Maka tantangan untuk kelola urbanisasi di Indonesia akan jadi tempat tinggal masyarakat yang heterogen. Dengan heterogen dan fasilitas yang baik akan muncul inovasi dan produktivitas di Indonesia," tutur dia. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para pemerintah daerah untuk benar-benar memperhatikan masalah urbanisasi. Karena jika urbanisasi ini tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan risiko di masa mendatang.

Hal ini dikatakan Sri Mulyani dalam Seminar 'Managing Urbanisation for Sustainable Cities' yang diselenggarakan Kementerian Keuangan di Hotel Shangri La, Jakarta, pagi ini.

"Untuk 2018, akan ada pilkada, pilihlah pemimpin yang mampu mengatasi kotanya dari urbanisasi, punya program membangun kota yang jelas dan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial," kata Sri Mulyani, Selasa 19 Desember 2017.

Menurut Sri Mulyani, persoalan urbanisasi ini memang menjadi tolok ukur meningkatnya ekonomi di sebuah negara. Karena sebagian penduduk di daerah mulai tinggal di perkotaan, dengan kata lain, produktivitas masyarakat mengalami peningkatan.

Namun hal yang terkadang tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah, dengan banyaknya penduduk di kotanya yang memiliki pendapatan tinggi, akan menimbulkan kesenjangan sosial yang tinggi pula. Hal inilah yang mesti dihindari.

Dikatakannya, saat ini sudah banyak pemimpin daerah yang memiliki berbagai inovasi dalam menata kotanya dan menjadikan kota tersebut berbeda dari kota lainnya. Itu yang diharapkan pemerintah pusat.

"Terlebih saat ini kita sudah ada Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus, ini bisa menjadikan basis mereka untuk mengembangkan daerah masing-masing. Tapi pilihlah pemimpin daerah yang bisa menjadi contoh," tegas dia.

Salah satu indikator pemimpin yang mampu mengatasi urbanisasi, dikatakan Sri Mulyani adalah pemimpin yang memiliki program peningkatan infrastruktur yang berbasis konektivitas. Selain itu, berbagai proyek infrastruktur tersebut juga harus memiliki konsep padat karya.