Ketua Hipmi Curhat soal Pengusaha Ditahan Gara-Gara Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar dialog dengan bertema Arah Kebijakan Pajak Tahun 2018. Turut hadir sebagai pembicara dalam dialog tersebut Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia bercerita kepada Robert Pakpahan dan peserta dialog lain soal anggota Hipmi yang ditahan karena tersangkut masalah pajak.

"Kemarin di Hipmi, ada salah satu kader terbaik itu ditahan di penjara karena persoalan pajak dan orang itu suruh datang ke sini," ujar dia di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Bahlil menyatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak. Namun dia berharap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa melakukannya dengan cara yang tidak membuat para pengusaha ketakutan.

"Kami tidak ingin persoalan pajak yang juga menjadi persoalan kebutuhan negara itu menjadi ada sebuah cara yang tidak elegan dalam menerapkannya. Jangan juga kita membangun sebuah pemahaman hanya yang menengah kebawah yang menjadi incaran pajak, sementara keatas dibiarkan," jelas dia.

Menur‎ut Bahlil, dirinya tidak ingin ada anggapan jika pengusaha merupakan kalangan yang tidak patuh dalam membayarkan pajak. Dia berharap, DJP di bawah pimpinan Robert Pakpahan bisa melakukan upaya pemungutan pajak dengan cara yang lebih bersahabat dengan pengusaha.

"Saya pikir azas keadilan perlu diterapkan. Oleh karena itu, Hipmi berkewajiban dipertemukan dengan Pak Dirjen yang baru untuk mencapai masyarakat adil dan makmur," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, pengusaha menilai target penerimaan pajak sebesar Rp 1.609 triliun pada 2018 terlalu optimis. Sebab, pertumbuhan ekonomi pada tahun depan dipatok tak jauh dari tahun ini. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2018 dipatok sebesar Rp 5,4 persen. Total belanja pemerintah diasumsikan sebesar Rp 2.218 triliun dan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609 triliun.

"Ada sebuah kekhawatiran target perpajakan Rp 1.609 ini merupakan target yang sangat optimis, tapi juga ekspansif yang membuat kami agak sedikit tanda kutip. Sebab pertumbuhan ekonomi 2018 asumsinya tidak jauh beda dengan pertumbuhan ekonomi 2017. Namun realisasinya tahun 2017 sampai sekarang belum mencapai Rp 1.100 triliun, dari Rp 1.200 triliun," ujar dia dalam dialog Hipmi-Kadin di Jakarta, Rabu 20 Desember 2017.

Namun dengan target perpajakan sebesar itu, lanjut Bahlil, justru membuat pengusaha ketakutan. Sebab, ‎dengan target yang tinggi ini, maka ada kemungkinan pengusaha dijadikan sasaran utama untuk menggenjot penerimaan pajak di 2018.

"Dengan kajian di internal Hipmi, ada sebuah kekhawatiran. Bahwa jangan-jangan ketika negara mengharapkan Rp 1.600 sekian triliun, kemudian pengusaha lah yang menjadi faktor penting dalam memberikan kontribusi tersebut," kata dia.

Oleh sebab itu, Bahlil berharap pemerintah memberikan penjelasan soal strategi untuk mencapai target penerimaan perpajakan tersebut. Dengan demikian, pengusaha tidak perlu khawatir akan menjadi sasaran pemerintah dalam menggenjot penerimaan perpajakan.

"Oleh karena aturan yang masih tumpang tindih masih banyak pertanyaan kucing-kucingan dan masih ada tabir yang belum dibuka. Harapan kami dalam forum ini tabir gelap itu menjadi terang menderang. Sehingga kita bisa merasakan manfaatnya," tandas dia.