Pemprov Jakarta Bangun Rumah DP 0 Rupiah pada 18 Januari 2018

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera meluncurkan program pembelian hunian dengan uang muka 0 rupiah atau disebut Program DP 0 Rupiah dalam waktu dekat. Rencananya, program tersebut akan diluncurkan pada 18 Januari 2018.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pemilihan tanggal tersebut karena dianggap bagus. Dia bilang, PD Pembangunan Sarana Jaya selaku badan usaha milik daerah (BUMD) akan melakukan pembangunan perdana hunian tersebut.

"Sarana Jaya akan meluncurkan bersama dengan Pemprov untuk pilot rumah dengan DP 0 rupiah di awal tahun 2018," ujar dia di Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Sandiaga mengatakan, hunian tersebut berlokasi di Pondok Kelapa. Hunian yang dibangun sekitar 700 hingga 800 unit.

"Rencananya 18-1-18 yaitu di Pondok Kelapa, ini akan launching dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi. 700-800 unit ini merupakan program pembuka dari program MBR kami yaitu rumah DP 0 rupiah," ujar dia.

Menurut Sandiaga, pembangunan hunian ini akan memakan waktu sekitar 12 hingga 18 bulan.

"Teman-teman bilang satu tahun, tapi pengalaman saya antara 12-18 bulan. Semua sudah sama safety dan tentunya sudah finishing dan kualitas yang baik. Karena kita nggak mau untuk MBR justru kualitasnya diturunkan, itu sangat tidak manusiawi," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan, hunian program DP 0 Rupiah di Pondok Kelapa ini akan dibangun vertikal. Sebagai tahap awal, akan dibangun 2 tower.

"Iya, kurang lebih 780 sekian unit," kata dia.

Dia menambahkan, pembangunan hunian ini akan memakan waktu sekitar 2 tahun. "Itu rumah DP 0 Rupiah sudah saya sampaikan di Pondok Kelapa. Dan memang sedang saya siapkan segala sesuatunya. Sementara biarkan kita kerja dulu kalau ada kemajuan pasti akan saya sampaikan," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui sulit mencari lahan untuk membangun rumah DP 0 rupiah, khususnya untuk rumah tapak. Sehingga, kata Sandi, pihaknya akan memprioritaskan rumah susun.

Rumah lapis yang dimaksud adalah penataan kampung dengan konsep hunian bertingkat layaknya rumah susun. Namun, menurut Sandi, rusun berbeda dengan rumah lapis.

"Kalau rumah susun bisa sampai lantai 16. Kalau ini penataannya yang sesuai dengan kemauan warga," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Senin (6/11/2017).

"Rumah (lapis) yang intensitasnya rendah, di bawah 8 lantai," imbuh dia.

Rumah lapis yang dimaksud adalah rumah yang tidak jauh dari tempat tinggal warga sebelumnya dan dengan konsep konsolidasi tanah. Namun, Sandi tidak menjelaskan konsolidasi tanah apa yang dia maksud.

"Mereka tidak ingin dipindah terlalu jauh dari areanya. Mungkin ada yang disebut sebagai konsolidasi tanah. Land consolidation. Itu bisa di-googling aja land consolidation itu," ucap Sandi.

Rumah lapis dengan konsep land consolidation, kata Sandi akan diterapkan di Kampung Aquarium.

Berbeda dengan Sandi, Anies menyebut rumah lapis sama saja dengan konsep rusun yang sudah diterapkan Pemprov DKI.

"Ya rumah susun. Kalo liat izinnya tulisannya apa? Rumah Lapis, bahasa teknisnya rumah lapis," kata Anies.

Selain itu, kata Sandi, pihaknya juga akan merencanakan pembangunan rumah lapis.