KASN: PNS Jabatan Administrasi Harus Dipangkas Besar-besaran

Liputan6.com, Jakarta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengimbau kepada pemerintah untuk memangkas besar-besaran jumlah pegawai negeri sipil (PNS) jabatan fungsional umum administrasi. Selanjutnya menggantinya dengan jabatan yang mendukung program pemerintah atau Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jabatan fungsional umum dan administrasi harus dikurangi besar-besaran," tegas Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Irham Dilmy saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (26/12/2017).

Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan, dari sekitar 4,3 juta PNS di Indonesia, sekitar 1,7 juta merupakan tenaga administrasi.

"Jabatan fungsional umum dan administrasi tidak jelas arah tujuan dan keahliannya. PNS kan bukan memberi lapangan kerja, tapi memberi pelayanan umum," Irham menambahkan.

Menurutnya, pemerintah harus memiliki patokan sektor prioritas mana saja yang menjadi prioritas di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Setelah dipetakan, ditentukan kebutuhan posisi atau jabatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mendukung program prioritas tersebut.

"Pendidikan salah satunya. Kita kekurangan tenaga pendidik," ujar Irham.

Dirinya menilai, sektor pendidikan jangan disamakan dengan sektor atau bidang lainnya. "Guru terus dijadikan alat politik dan dimutasi ke bidang-bidang nonpendidikan, sehingga kita terus-menerus kekurangan guru," tuturnya.

Selain itu, diakui Irham, jabatan penting lainnya yang harus dibuka pemerintah dalam setiap penerimaan CPNS setiap tahun adalah tenaga kesehatan.

"Dokter spesialis. Pada PNS jabatan ini misalnya diberikan keistimewaan fasilitas agar tidak menumpuk di kota-kota besar saja. Jadi, perlu mindset atau pola pikir yang adjustable, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kontekstual," tandas Irham.

Tonton Video Pilihan Ini:

Pemerintah memastikan tak akan membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk jabatan atau posisi administratif pada 250 ribu kursi yang disediakan untuk tahun depan. Seluruh posisi yang dibuka untuk mendukung Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Formasi CPNS akan diarahkan untuk bidang-bidang yang mendukung Nawacita. Jadi, jangan harap akan ada formasi administratif," tegas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, jabatan yang tersedia pada rekrutmen CPNS 2018, di antaranya guru, dokter, bidang, penyuluh pertanian, dan formasi jabatan lain yang mendukung program besar pemerintah dalam Nawacita.

"Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id," Ridwan menjelaskan.

Asal tahu, Kementerian PANRB akan membuka lowongan 250 ribu CPNS pada tahun depan. Sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan 212 ribu CPNS untuk jatah pemerintah daerah.

Menurut Ridwan, jumlah lowongan CPNS yang dibutuhkan dihitung dari berbagai variabel, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji mereka.

"Bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang komponen belanja pegawai (gaji) PNS melebihi 50 persen dari total APBD, tentu akan sulit mendapat tambahan pegawai baru," paparnya