Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, sesuai instruksi Presiden Joko Widod‎o (Jokowi) agar kapal-kapal asing yang ditangkap di perairan Indonesia atau kapal pencuri ikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, terutama nelayan.
Hal ini menyusul permintaan setop penenggelaman kapal maling ikan (Illegal fishing) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Dia mengaku, saat ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan maupun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) belum mengelola kapal-kapal asing yang terbukti ‎melakukan pencurian ikan.
Advertisement
Baca Juga
"Kalau sekarang belum (dikelola DJKN/LMAN). Tapi nanti kita lihat saja, sebetulnya strategi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta bagaimana instruksi Presiden agar kapal-kapal itu bisa lebih didayagunakan‎ dan paling penting aktivitas ekonomi masyarakat, nelayan maupun industri perikanan bisa ditingkatkan‎," kata Sri Mulyani di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bahkan siap membantu Menteri Susi untuk menangani kapal-kapal pencuri ikan tersebut untuk menjadi sebuah aset negara yang memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita akan lihat saja apa yang dilakukan Bu Susi dalam menangani kapal-kapal yang melanggar atau ilegal. Bagaimana dalam peraturan penanganan asetnya, kita akan bantu sepenuhnya," kata Sri Mulyani.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Â
RI Setop Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan
Sebelumnya, pemerintah menyatakan telah menyetop penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan. Saat ini, pemerintah tengah fokus kepada investasi.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat koordinasi dengan kementerian di bawah koordinasinya, di kantornya, Senin 8 Januari 2018.
"Perikanan sudah diberitahu, tidak ada penenggelaman kapal lagi. Cukup itu. Sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," kata dia.
Dia menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan supaya investasi yang mendorong kebaikan didorong. Namun, investasi tersebut, mesti memenuhi syarat.
Pertama, investasi yang masuk mesti ramah lingkungan. "Nomor dua dia boleh menggunakan tenaga asingnya selama 3-4 tahun pertama. Kenapa, kalau langsung tenaga kita, kita banyak sekali hampir 50 persen lulusan SD, jadikan enggak ada skillfull," ungkapnya.
Ketiga, investasi mesti memberi dampak dari hulu ke hilir. Serta, memberikan transfer teknologi.
"Perikanan sama saja, kalau penangkaran monggo. Kalau bikin sekarang yang menguntungkan bukan pengalengan, tapi frozen itu. Kita pengen ikan dibawa dengan kapal terbang sehingga nilainya tinggi," ujar dia.
Advertisement