Gantikan PPI, Alasan Pemerintah Tunjuk Bulog Impor Beras

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk impor 500 ribu ton beras. Impor beras itu bertujuan menstabilkan harga dan memperkuat cadangan beras pemerintah.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Senin (15/1/2018).

"Karena memang mandat untuk stabilisasi harga dan memperkuat cadangan beras pemerintah di dalam Perpres 48 adalah Bulog, jelas, tidak ada ditambahkan yang lain," kata dia.

Dengan penugasan tersebut, impor beras tidak jadi dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Beras yang diimpor pun bukan beras untuk keperluan lainnya, melainkan untuk keperluan umum.

"PPI akan kita kasih tahu, nggak ada soal itu. Jadi gini tadi sudah dijelaskan Pak Menko, tujuannya untuk stabilisasi dan memperkuat cadangan. Pada waktu lalu kalau BUMN secara umum itu beras untuk keperluian lainnya," jelas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Dia mengatakan, beras tersebut akan memperkuat cadangan beras pemerintah yang selama ini telah dikeluarkan untuk operasi pasar.

"Sekarang dihilangkan langsung ditugaskan kepada Bulog dan ini akan lebih baik karena dengan demikian langsung dipakai untuk kepentingan cadangan. Jangan dilihat ini panen kemudian kapan datang, ini kan stok Bulog untuk operasi pasar keluar terus," tukas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bisa menjalankan kebijakan impor beras 500 ribu ton.

Impor merupakan keputusan pemerintah dalam rangka meredam harga beras di pasar yang terkerek tinggi.

"Bulan-bulan lalu sudah diberikan warning (peringatan) bahwa kenaikan harga beras sudah mulai muncul," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers Launching APBN KITA di kantornya, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan, keputusan setelah ada rapat koordinasi dengan Wakil Presiden dan menteri-menteri terkait, stabilisasi harga beras menjadi fokus pemerintah pada bulan ini.

"Kami dari Kementerian Keuangan terutama yang berkaitan dengan impor beras, Ditjen Bea Cukai akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kementan sehingga kita bisa menjalankan keputusan secara baik, transparan, tidak ada masalah tata kelola sehingga bisa menimbulkan kepastian," tegas dia.

Sri Mulyani mengatakan, impor beras merupakan kebijakan pemerintah untuk bisa menekan tingginya harga beras. Termasuk memastikan kelancaran arus barang, terutama dalam menjalankan impor beras. Sementara Bank Indonesia akan memantau sumber-sumber penyebab inflasi dan pengendalian di sisi moneter.

"Kebijakan pemerintah, seperti impor beras dan kelancaran arus barang akan kami laksanakan, sehingga inflasi bisa ditekan dan distabilkan pada level yang tetap terjaga rendah," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: