Tak Kena Reshuffle Kabinet, Ini Kata Menperin Airlangga

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian (Menperin). Meski pria kelahiran Surabaya tersebut kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sebelumnya nama Airlangga kerap dikabarkan akan dicopot dari jabatan Menperin lantaran terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Setya Novanto.

Namun pada pelantikan pejabat negara yang berlangsung hari ini, hanya nama Khofifah yang keluar dari Kabinet Kerja dan digantikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham.

Saat diminta komentar soal dirinya yang tetap dipertahankan sebagai Menperin, Airlangga menyatakan hal tersebut murni keputusan Presiden Jokowi.

"Itu terserah Bapak Presiden," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Sementara itu, Idrus Marham yang telah resmi menjabat sebagai Menteri Sosial menyatakan rangkap jabatan yang dipegang oleh Airlangga Hartarto diyakini tidak akan mengganggu kinerja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) maupun Partai Golkar.

"Kalau saya ditanya masih sebagai Sekjen hari ini, saya berpandangan bahwa posisi Bung Airlangga sebagai menteri dan ketua umum itu tidak saling mengganggu, bahkan saling memperkuat. Dan saya bisa menjamin bahwa posisi Bung Airlangga sebagai Menperin tidak menganggu kinerja Golkar. Dan saya juga punya keyakinan sebaliknya seperti itu," kata dia.

Menurut Idrus, Partai Golkar telah memiliki sistem yang berjalan sejak lama terkait dengan rangkap jabatan seperti yang dipegang oleh Airlangga Hartarto. Dengan demikian, dirinya meyakini semuanya bisa berjalan dengan baik dan beriringan.

"Karena di Partai Golkar ini sudah berjalan sebuah sistem yang menjadi kekuatan sehingga ketua umum itu tinggal bagaimana me-manage distribusi posisi peran dilakukan secara cermat sistematis didasarkan pada tata kerja yang ada. Saya punya keyakinan bisa berjalan dengan baik. Saya kira saling memperkuat," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) yakin perombakan susunan atau reshuffle kabinet tak berpengaruh banyak pada perekonomian nasional. Pasalnya, reshuffle tersebut tak terjadi secara besar-besaran.

Ketua KEIN Soetrisno Bachir menganggap, tak ada dampak signifikan dari reshuffle tersebut. "Reshuffle kan hanya satu menteri, yang lain watimpres jadi tidak ada yang istimewa," kata dia di Kawasan SCBD Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Dia juga menganggap, posisi Airlangga Hartarto yang merangkap sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian tidak ada masalah. Soetrino beranggapan, secara organisasi, Golkar merupakan partai yang sudah matang.

"Golkar bukan partai baru, walaupun ketua partai saudara Airlangga merangkap Menteri Perindustrian saya kira tidak akan mengganggu kinerja Menteri Perindustrian," sambungnya.

Posisi rangkap jabatan khusus Golkar tidak jadi masalah. Hal itu seperti terjadi tokoh-tokoh lain di Golkar.

"Khusus Golkar merangkap tidak apa-apa, karena di Golkar organisasinya establish sudah mapan. Sehingga kalau ketua umum, seperti dulu Agung Laksono enggak masalah, waktu itu Pak JK enggak masalah," tukas dia.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik Menteri Sosial baru, Kepala Staf Presiden, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan KSAU, Rabu 17 Januari 2018. Pelantikan ini merupakan reshuffle kabinet jilid III.

Presiden Jokowi melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Jokowi juga melantik Jenderal Purnawirawan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Presiden Jokowi juga melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang baru yakni Agum Gumelar.

Selain itu, Presiden juga melantik Marsekal Madya (Marsdya) Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).

Idrus Marham merupakan politikus Partai Golkar. Jabatan terakhirnya di partai berlambang pohon beringin itu yakni Sekretaris Jenderal. Namun, dia tak menjawab langsung apakah penunjukannya sebagai menteri dalam reshuffle kabinet kali ini atas usulan partainya atau tidak.