Menkeu: Gempa Bumi Berpotensi Hilangkan PDB RI US$ 30 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan lainnya pada akhir-akhir ini. Seringnya bencana alam terjadi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional bila tak segera teratasi. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan faktor geografis yang membuat Indonesia rawan bencana alam. Oleh sebab itu, pemerintah setiap tahun selalu memiliki anggaran darurat yang salah satu fungsinya untuk penanganan bencana alam.

Dia menyebutkan, ada risiko bila bencana alam tidak segera diatasi dengan cepat dan terencana. Seperti gempa bumi, risiko yang ditimbulkan cukup besar, yang bisa memengaruhi Gross Domestic Product (GDP) Indonesia.

"Perlu diketahui, akibat gempa bumi di Indonesia ini kita bisa berpotensi kehilangan GDP US$ 30 miliar atau sekitar 3 persen. Ini sangat signifikan dampaknya, makanya kita harus siapkan mengantisipasinya," kata Sri Mulyani di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Sri Mulyani mencontohkan, gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada 2006. Akibat bencana alam tersebut, Yogyakarta kehilangan 30 persen GDP daerahnya. Untuk memulihkan kondisi perekonomian Yogyakarta juga membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Jika dilihat dari indeks risiko bencana, kata Menkeu, Indonesia masuk dalam kategori tertinggi di dunia sebagai negara kepulauan. Setidaknya angka indeks tersebut mencapai 156,3 persen. "Kita ingin turunkan angka indeks risiko bencana ini hingga 30 persen," dia menjelaskan.

Untuk itu, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara setiap tahunnya memiliki anggaran spesifik untuk penanganan bencana yang bersifat darurat. Bila anggaran ini tidak ada, dikhawatirkan akan mengganggu upaya pemerintah dalam membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah untuk mempersiapkan anggaran dalam mengantisipasi bencana. Akhir-akhir ini berbagai bencana mulai dari gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, longsor, dan lainnya melanda beberapa wilayah di Indonesia.

Sebagai negara dengan kondisi geografis yang rawan bencana, Sri Mulyani meminta kepala daerah untuk bisa memaksimalkan dana-dana penganggulangan bencana yang dimiliki di masing-masing APBD agar lebih efektif.

"Karena kita ini di wilayah yang rawan akan bencana, kalau para pemerintah daerah membutuhkan dana darurat, kita di Bendahara Umum Negara itu memiliki dana on call dan rehab rekonstruksi, yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana ini yang sifatya segera, ini bisa dimanfaatkan," kata Sri Mulyani di hadapan para pemimpin daerah di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Dia mengakui, belum semua pemerintah daerah memahami fungsi dan tata cara pencairan dana bencana. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendampingan beberapa pimpinan dan pejabat daerah guna memaksimalkan anggaran ini.

Dia menjelaskan, secara umum dana ini bisa dicairkan dengan usulan dari para pimpinan daerah yang ditujukan ke Menteri Keuangan.

Setelah itu, dana ini akan diverifikasi Kemenkeu dan kemudian dicairkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kalau sudah sifatnya bencana darurat yang mendapat rekomendasi dari Presiden, ini proses pencairannya bisa lebih cepat," terang dia.

Setiap tahun, pemerintah memang menganggarkan dana darurat ini. Dalam APBN 2018, dana ini dialokasikan sekitar lebih dari Rp 800 miliar.

Bencana alam, menurut Sri Mulyani, menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi karena mampu mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jika tidak ada mitigasi dan perencanaan pencegahan, dipastikan akan menghambat pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara dan mengurangi kemiskinan.

"Karena biasanya kalau sudah ada bencana, itu yang paling terkena dampak signifikan itu masyarakat kurang mampu kita," dia menandaskan.