Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengembangkan Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Dengan skema tersebut negara tidak mengeluarkan uang untuk menjalankan rencana tersebut.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pengembangan Bandara Komodo Labuan Bajo yang sedang direncanakan adalah memperluas terminal dan memperpanjang landasan.
Advertisement
Baca Juga
Dengan pengembangan tersebut daya tampung penumpang dapat diperbesar dari saat ini 500 ribu penumpang per tahun, menjadi 2 hingga 3 juta penumpang per tahun.
"Bandara sudah cukup untuk pesawat Boeing 737, mungkin kalau bisa kita perbesar, landasan diperpanjang dan terminal diperbesar," kata Budi, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Menurut Budi, untuk mengembangkan Bandara Komodo Labuan Bajo membutuhkan investasi Rp 500 miliar. Namun pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk pengembangan bandara, karena pengembangan ‎menggunaan skema KPBU.
"‎Karena di KPBU enggak ada di APBN,"‎ tutur Budi.
Â
Buka Tender
Kementerian Perhubungan akan membukan tender untuk mencari pihak swasta yang ditetapkan mengembangkan bandara tersebut.
Saat ini sudah ada beberapa perusahaan dari dalam negeri dan luar negeri yang berminat, yaitu PT Angkasa Pura I (Persero), GVK dari India dan Vinci Airport dari Prancis.
"Banyak sekali kalau di Labuan bajo, termasuk AP I minat, perusahaan India dan dari Prancis yang mengelola bandara di Kamboja," imbuhnya.
Budi mengungkapkan, jika nanti pengembangan‎ Bandara Komodo Labuan Bajo dilakukan pihak asing, tetapi pengelolaan tetap dilakukan operator bandara dalam negeri.
"Makanya harus dipastikan Badan Usaha Badan Udaranya tetap di kita, dan sama air jet di kita, detailnya akan kita bahas di depan," tutup Budi.
Advertisement