Tanggulangi Banjir di Padang, Kementerian PUPR Anggarkan Rp 238 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera Ditjen Sumber Daya Alam telah merampungkan pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Barang Kuranji Segmen Tengah yang melintasi Padang sepanjang 2,2 km.

Kehadiran infrastruktur tesebut mampu memberi manfaat untuk mengurangi risiko berulangnya banjir bandang di Kota Padang dan sekitarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Faktor-faktor seperti pergeseran dan perubahan musim (musim hujan ke musim kemarau) serta pola hujan berdurasi pendek dengan intensitas tinggi kerap mengakibatkan banjir.

"Saya mengajak semua pihak untuk menjaga daerah tangkapan air melalui penghijauan kembali dan menahan laju alih fungsi lahan," ujar dia, seperti dikutip Senin (12/2/2018).

Banjir bandang pada aliran Sungai Batang Kuranji terjadi beberapa kali, terakhir pada 2012. Penyebab utamanya adalah terjadinya penurunan dasar sungai akibat penambangan galian C, sedimentasi, dan kecepatan air yang tinggi serta menggerus dinding sungai dan tanggul sungai yang rendah.

Kepala BWS V Sumatera Maryadi Utama menuturkan, proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu karena mendapatkan dukungan dari masyarakat, terutama yang tanahnya terkena pembebasan lahan.

"Masyarakat, baik yang ada di sisi kanan maupun kiri sungai, sangat mendukung dan secara sukarela menyerahkan lahannya untuk dibebaskan. Proyek ini selesai pada saat hujan besar beberapa bulan lalu. Alhamdulillah, aliran sungai tidak melimpas dan tidak mengakibatkan banjir di Kota Padang. Walupun terjadi genangan, namun itu akibat persoalan drainase lokal," papar Maryadi.

Pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen Batang Kuranji merupakan upaya Kementerian PUPR untuk memperbaiki Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Indragiri yang masuk kategori kritis sehingga potensial mengakibatkan banjir bandang.

Hulu DAS adalah pegunungan Bukit Barisan yang memiliki luas 202,7 km2 serta panjang sungai 274,25 km. Curah hujan di DAS Batang Kuranji rata-rata per tahun sebesar 3.500-4.000 mm.

Segmen Tengah yang telah diselesaikan merupakan fase pertama dari tiga fase pembangunan Pengendali Banjir dan Sedimen di Sungai Batang Kuranji.

Pekerjaan yang dilakukan di antaranya normalisasi sungai, membangun lima buah cek dam dan perbaikan dua buah cek dam dengan lebar 35-75 meter, pembuatan jalan inspeksi, dan groundsil yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan arus sungai Batang Kuranji.

Biaya pembangunan proyek itu mencapai Rp 238 miliar yang dikerjakan melalui kontrak 2015-2017 oleh PT PP dengan PT ASHFRI secara Kerjasama Operasi (KSO).

Kementerian PUPR saat ini melanjutkan pekerjaan serupa di daerah hulu sungai dengan anggaran Rp 174 miliar hingga 2019. "Sungai Batang Kuranji merupakan sumber utama air irigasi. Apabila di hilir sungai terjadi banjir, maka akan menggenangi sekitar 3.500 hektar areal pertanian," kata Basuki.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun jalan paralel perbatasan yang ada di Kalimantan dan Pulau Timor. Sampai awal 2018, pembangunan yang dijalankan cukup maju.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menjelaskan, dari ruas jalan paralel perbatasan yang sudah berhasil ditembus hanya tinggal berapa ruas yang belum masuk proses pengaspalan.

"Dari seluruhnya, masih ada yang belum diaspal, masih dilapisi timbunan pilihan yaitu kerikil," tutur dia ketika dihubungi Liputan6.com, seperti ditulis Minggu 11 Februari 2018.

Jalan paralel perbatasan Kalimantan yang belum diaspal tersebut sebenarnya sudah bisa dilewati. Saat ini, Kementerian PUPR tengah memantau kondisi lalu lintas sebelum melakukan pengaspalan.

"Sebelum diaspal, kita pantau dulu lalu lintasnya, ramai dilalui atau enggak. Sayang kalau udah diaspal tapi jarang yang lewat, yang ada rusak juga nanti," ucapnya.

Menurut data yang diterima dari Kementerian PUPR, total jalan paralel perbatasan di Kalimantan yang tembus pada 2017 adalah 797,94 km, atau 38,10 persen dari total panjang 1919,98 km. Sementara itu, jalan yang sudah diaspal adalah 550,33 km.

Untuk tahun ini, ditargetkan jalan tanah yang dapat ditembus di dekat garis batas dengan Malaysia sepanjang 177,74 km, dengan pengaspalan jalan 31,6 km.

Arie juga memaparkan seputar kemajuan jalan perbatasan yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timor sepanjang 176,2 km. Dia mengatakan bahwa jalan perbatasan tersebut sebagian besarnya sudah diaspal.

"Jalan perbatasan dengan Timor Leste hampir sepenuhnya sudah diaspal, sisa 30 km lagi," pungkas dia.