Dikunjungi Ratu Maxima, Target Inklusi Keuangan RI Setara India di 2019

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan tingkat kemudahan masyarakat Indonesia dalam mengakses produk-produk jasa keuangan atau biasa disebut dengan inklusi keuangan bisa setara dengan negara lain, terutama India pada 2019.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dalam 1,5 tahun terakhir, pemerintah gencar mengejar peningkatan inklusi keuangan di Tanah Air. Hal tersebut seiring dengan Kunjungan Kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima ke Indonesia pada September 2016. Termasuk hari ini, Ratu Belanda tersebut kembali datang ke Indonesia, dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

‎"Jadi memang kita sejak 18 bulan lalu Ratu Maxima datang ke sini kita tengah menyiapkan, mengembangkan dengan cepat keuangan inklusif. Kita berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain. Dan sejak 18 bulan lalu kita sudah mengembangkan beberapa program," ujar dia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

‎Dia menjelaskan, sejumlah program pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di mana penerima manfaatnya mendapatkan bantuan tidak secara langsung, tetapi melalui rekening di bank.

"Yang Bapak Presiden Jokowi kembangkan ada program PKH dan itu pakai rekening, bantuan itu angkanya 6 juta keluarga," kata dia.

Selain itu, juga ada program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), di mana penerima mencapai 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut juga disalurkan melalui rekening penerima di perbankan.

‎"Kemudian ada yang namanya bantuan nontunai yang baru kita kerjakan 1,3 juta. Kemudian ada yang namanya program KUR dan itu semua ke rekening. Tidak lagi seperti dulu orang pinjam apa gitu tidak melalui (langsung), sekarang malah arahnya kita pakai kartu, kemudian ada program BPJS pakai rekening," jelas dia.

Menurut Darmin, program-program bantuan tersebut akan terus diarahkan melalui pemanfaatan rekening di perbankan dan kartu.

"Sehingga kalau dikumpulkan selama 1,5 tahun ini, itu sudah mendorong terciptanya beberapa pemikiran. Ada PKH, Rastra meski baru 1,2 juta, tahun ini target kita 10 juta. Jadi itu saja sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20 juta. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya, itu ada 18 juta dan seterusnya," ungkap dia.

Dengan demikian, lanjut Darmin, peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat terpencil dan terbawah bisa terlaksana secara cepat. Pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia bisa setara dengan negara lain, seperti India pada 2019.

"Sehingga di 2019 kita targetnya tingkat inklusi keuangan kita akan sama dengan negara-negara lain yang sudah selama ini lebih maju dari kita, misalnya India dan negara-negara yang lain," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda. Kunjungan kehormatan tersebut berlangsung di Istana Merdeka pada pukul 09.00 WIB.

Kunjungan Ratu Belanda ini ke Indonesia bukan yang pertama kali. Sebelumnya, pada 1 September 2016 Ratu Maxima juga datang ke Indonesia dan disambut Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan.

Kala itu, Ratu Maxima membahas mengenai inklusi keuangan agar seluruh lapisan masyarakat mudah mendapatkan akses keuangan.

Selain bertemu Jokowi, Ratu Maxima juga dijadwalkan untuk bertemu bos Go-Jek di Bakwan Malang, Jalan KH Agus Salim, Menteng pada pukul 10.30 WIB.

Kemudian pada sore harinya, Ratu Belanda tersebut akan mengunjungi Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Gedung Cowell Tower, Jakarta Pusat, pada pukul 15.00 WIB.

‎Sementara usai meneriman kunjungan Ratu Maxima, Presiden Jokowi sendiri ‎akan bertolak ke Kota Ambon, Maluku, dalam rangka kunjungan kerja.

Pada pertemuan antara Presiden Jokowi bersama Ratu Belanda Maxima, Kamis, 1 September 2016, keduanya berdiskusi membahas peningkatan inklusi keuangan (financial inclusion) di Indonesia.

Jokowi meyakini Ratu Maxima sebagai Special Advocate for Inclusive Fincance for Development dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa membantu Indonesia meningkatkan inklusi keuangan Indonesia yang saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Saya berdiskusi satu jam berkaitan dengan financial inclusion. Saya minta, karena Beliau bisa koordinasi baik di PBB, World Bank dan foundation, besar saya minta agar didorong perkembangan financial inclusion untuk bisa lebih cepat," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi menuturkan saat ini pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Peningkatan literasi keuangan itu melalui tabungan khusus bagi para pelajar, lalu kemudahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani dan nelayan dalam mendapatkan akses permodalan ke perbankan.

Dari Maxima, Jokowi berharap adanya masukan dan bimbingan dari dunia internasional, dalam menciptakan inovasi serta menjaga kualitas sektor-sektor tersebut demi meningkatkan inklusi keuangan ‎Indonesia secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, demi mempercepat peningkatan inklusi keuangan Indonesia, Jokowi juga memaparkan dirinya mendorong teknologi aplikasi‎ dapat menjadi alat.

"Saya minta agar OJK dan Bank Indonesia untuk memberi dorongan kepada usaha mikro kita, baik yang berkaitan dengan regulasi dan IPTEK. Saya rasa ini penting sekali karena Indonesia punya usaha mikro yang sangat besar sekali," ucap Jokowi.