Menteri PUPR Minta Pegawainya Siaga Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengimbau kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR untuk tidak ikut berpolitik dan siaga bencana yang bisa berdampak pada kerusakan infrastruktur. Imbauan ini menyusul tahun politik di 2018-2019 dan bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. 

“Pemanfaatan teknologi hasil penelitian Balitbang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur. Para pimpinan Kepala Balai juga harus siaga di wilayah kerja masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang berdampak pada kerusakan infrastruktur,” tuturnya di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Selain itu, Kementerian PUPR juga terus bersiaga dalam melanjutkan proyek infrastrukturnya sampai dengan 2019. Mereka telah menyusun program terkait kebijakan belanja infrastruktur untuk tahun depan.

Menteri Basuki menyampaikan, ada tiga pokok kebijakan belanja infrastruktur yang pihaknya tetapkan pada 2019. Pertama, besaran belanja barang operasional sama dengan realisasi 2017 atau pagu 2018.

"Kita juga akan lakukan penajaman belanja barang yang akan diserahkan atau hibahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat," ucapnya. 

Kebijakan kedua, sambung Basuki, adalah meningkatkan belanja modal yang produktif untuk membiayai kegiatan atau proyek prioritas. Membatasi belanja modal dalam bentuk kendaraan bermotor dan gedung baru, serta mendorong belanja modal yang meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas.

Terakhir, realokasi belanja barang menjadi belanja produktif, termasuk menambah volume output kegiatan atau proyek prioritas. Dia juga bilang, pentingnya pengembangan wilayah untuk menanggulangi disparitas.

"Terutama pengembangan wilayah atau pembangunan infrastruktur pada wilayah perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), kawasan Timur Indonesia (KTI), dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)," pungkas Basuki. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Percepatan pembangunan infrastruktur dinilai bukan menjadi penyebab kecelakaan konstruksi. Terutama terkait penerapan jam kerja sebanyak 3 shift per hari.

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Menurut dia, jam kerja sebanyak 3 shift yang selama ini berlaku pada proyek infrastruktur dikerjakan kelompok orang yang berbeda.

"3 shift itu bukan orang sama semua. 3 shift itu 3 tim yang orangnya lain, 3 kelompok, 3 tim yang orangnya berbeda," kata dia di Kementerian PUPR Jakarta pada 29 Januari 2018. 

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur Indonesia masih tertinggal sampai saat ini dibanding negara lain. 

Sebagai contoh di China, pembangunan jalan tol bisa sampai ribuan kilometer (km) per tahun. Sementara di Indonesia, pembangunan 1.000 km membutuhkan waktu 5 tahun.

"Disambung sedikit, menurut saya percepatan yang kita lakukan belum apa-apa. Kalau kita bandingkan negara lain yang mengerjakan infrastruktur jauh lebih cepat mereka. Sering disampaikan Pak Presiden kalau di Tiongkok jalan tol 1 tahun 4.000-5.000 km. Kita ini 5 tahun 1.000 km. Jadi kebalik," ungkapnya.

Sebab itu, Basuki mengatakan, perlu adanya inovasi untuk mengejar ketertinggalan. Jika tidak, Indonesia akan semakin tertinggal dibanding negara lain.

"Salah satunya SDM, seperti yang vlog-nya Bapak Presiden. Kita harus mengejar kualitas, kualitas itu tidak hanya material, equipment-nya, metodenya, spesifikasinya, teknologinya, tapi yang penting lagi SDM-nya. Jadi SDM-nya harus berkompeten, dalam rangka kompetensi inilah disertifikasi," tukas dia.