Menteri Rini Tugaskan Konsultan Independen Evaluasi Proyek BUMN Karya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akan menugaskan konsultan independen untuk mengevaluasi secara menyeluruh proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh BUMN Karya. Langkah tersebut menyusul banyaknya kecelakaan kerja saat pembangunan proyek infrastruktur, termasuk ambruknya tiang penyangga (girder) Tol Becakayu. 

Rini menjelaskan, konsultan independen berfungsi untuk memastikan agar seluruh proyek konstruksi dilaksanakan sesuai standar keamanan terbaik, sekaligus menjaga agar setiap tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, hati-hati (prudent), dan aman.

"Konsultan ini diharapkan dapat segera memberikan masukan berbentuk corrective action atas proyek-proyek tersebut untuk memastikan telah dipatuhinya regulasi dari kementerian teknis terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan," kata Rini Soemarno, Selasa (20/2/2018).

Ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi organisasi dan prosedur QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment) di setiap BUMN Karya dengan target menuju zero fatality.

Organisasi QHSSE harus menjadi tanggung jawab langsung direktur utama sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh dewan direksi.

"Pelaksanaan evaluasi akan dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai regulator teknis dan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek infrastruktur transportasi," kata Rini.

Selama masa evaluasi, diakui Rini Soemarno, konsultan independen diharapkan dapat me-review kualitas dan keamanan proyek-proyek layang maupun membangun manajemen QHSSE menuju zero fatality. Sementara penunjukan konsultan independen akan dilakukan oleh Ketua Umum Ikatan Kontraktor Indonesia (IKI), Budiharto.

Tonton Video Piliham di Bawah Ini:

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kecewa atas insiden ambruknya tiang penyangga (girder) proyek Tol Becakayu di Jakarta Timur. Sebab, insiden tersebut mengakibatkan tujuh pekerja terluka parah, bahkan dalam kondisi kritis.

"Saya menduga pembangunan infrastruktur pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hanya kejar target untuk pencitraan 2019, sehingga mengabaikan keselamatan dan keamanan," ujar Presiden KSP, Said Iqbal dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menghentikan seluruh pembangunan infrastruktur dan melakukan audit investigasi. Sebab, kecelakaan seperti ini bukan hanya sekali ini terjadi.

Berdasarkan catatan KSPI, sejak akhir 2017 hingga awal 2018 ini, setidaknya sudah terjadi sembilan kali kecelakaan kerja berupa proyek infrastruktur ambruk.

Selama ini, kata Said, tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah terhadap pengusaha dan pelaksana proyek untuk memberikan efek jera agar kecelakaan kerja itu tidak terulang kembali.

Selain itu, KSPI mendesak agar DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Infrastruktur untuk memeriksa presiden dan menteri terkait pelaksanaan proyek infrastruktur yang berkali-kali memakan korban itu.

“Belum dipakai saja sudah ambruk, bagaimana jika sudah jadi dan digunakan banyak orang? Jangan gara-gara pencitraan untuk 2019 yang seolah-olah mengejar target pembangunan infrastruktur, mengorbankan nyawa buruh," kata Said.