Ada Moratorium, Tiga Proyek Kereta Api Ini Terpaksa Terhenti

Pengusaha berharap moratorium tak berlangsung lama agar kerugian kontraktor tak semakin besar.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 22 Feb 2018, 20:24 WIB
Diterbitkan 22 Feb 2018, 20:24 WIB
Konstruksi Layang Dihentikan, Proyek LRT Sepi Aktivitas
Kendaraan melintas di samping proyek LRT di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/2). Kebijakan Presiden Jokowi ini menyebabkan semua proyek konstruksi elevated LRT juga turut dihentikan. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui tiga Menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur layang (elevated).

Akibatnya ada tiga proyek layang kereta api yang terpaksa berhenti sementara. Tiga proyek kereta api tersebut adalah Light Rail Transit (LRT) di Palembang dan Jabodebek, serta Proyek Double-Doube Track (DDT) Jatinegara-Manggarai.

Kendati demikian, untuk proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), ditargetkan tetap dapat beroperasi saat Asian Games 2018 yang akan berlangsung pada Agustus tahun ini.

“Apakah ini (penghentian sementara) akan memengaruhi target pencapaian? Kami kira LRT Sumsel untuk pekerjaan layang hampir semua sudah selesai. Progress seluruhnya sudah 86 persen, di mana pekerjaan layang sudah hampir 100 persen. Semoga saat Asian Games sudah bisa beroperasi,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Selain LRT, salah satu proyek infrastruktur Kemenhub lainnya yang juga termasuk dalam penghentian sementara adalah Double-Double Track (DDT) atau jalur dwi ganda Jabodetabek.

Menurut Zulkifri, kendala proyek DDT sebenarnya lebih pada pembebasan lahan ketimbang pekerjaan konstruksi. Sehingga ketika evaluasi sudah selesai dilakukan, langsung akan dikerjakan dengan cepat.

“Untuk DDT sudah terhenti sejak kejadian (kecelakaan). Ini masalah utama yang dihadapi bukan konstruksi, tapi pada pembebasan lahan. Kami sering terkendala ini. Sejak kejadian (kecelakaan) hingga saat ini kami belum bisa bekerja, tentu kami akan bekerja cepat setelah dievaluasi oleh K3 (Komite Kecelakaan Konstruksi),” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Zulfikri pun memastikan bahwa dalam pengerjaan konstruksi selain mempertimbangkan pembiayaan, tentunya keselamatan juga diutamakan, baik bagi pekerja maupun masyarakat.

“Memang keselamatan tanpa kompromi. Jangan akibat kita mempertimbangkan biaya, keselamatan kita abaikan,” tuturnya. 

32 Tol dan 4 LRT Terimbas Moratorium Proyek Jalan Layang

LRT
Ilustrasi LRT Palembang yang nyaris rampung. (Foto: Twitter)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendata berbagai proyek jalan layang yang dihentikan sementara (moratorium). Setidaknya, ada 32 proyek jalan tol dan 4 Light Rail Transit (LRT) yang terkena dampak kebijakan itu.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan, moratorium ini dilakukan untuk mengevaluasi seluruh proyek layang, usai terjadinya kecelakaan kerja di proyek layang Jalan To Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang menimbulkan tujuh korban luka-luka.

"Untuk keseluruhan yang ita hentikan itu ada 32 proyek tol dan 4 proyek kereta api, dan kami saat ini tengah bekerja untuk secepat mungkin kita evaluasi," kata dia di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya, selama ini semua proyek layang dalam proses konstruksinya sudah sesuai dengan standar Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan kerja (K3). Hanya saja memang ada beberapa hal yang menjadi satu faktor di luar K3 dalam memengaruhi sebuah proyek, seperti curah hujan, bahan bangunan, dan lain sebagainya.

"Tapi untuk hari ini sudah ada yang kami keluarkan rekomendasi untuk kembali berjalan seperti proyek jembatan di Papua, itu sudah di-approval," tegas dia.

Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) berharap moratorium proyek jalan layang tidak berlangsung lama. Gapensi berharap paling lama tiga minggu.

“Kami usulkan jangan kelamaan. Cukup tiga minggu saja,” kata Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa.

Andi mengatakan, bila moratorium ini terlalu lama, dikhawatirkan kerugian yang dialami kontraktor akan semakin besar. Sebab selama morotorium, biaya operasional tetap jalan. Kemudian, target-target juga akan sulit tercapai.

Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Jadi ini hal yang baik untuk dilakukan evaluasi. Apa semua prosedur keselamatan kerja sudah dijalankan. Kalau dijalankan, titik lemahnya di mana. Nanti kita tunggu auditnya,” ujar Andi.

Andi berharap agar momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah tidak mengendor meski terdapat insiden.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya