Kejar Target 35 Ribu MW, PLN Gandeng Kejaksaan Tinggi

Liputan6.com, Jakarta Megaproyek pembangkit listrik 35 ribu MW telah memasuki tahun ke-3. Dalam rangka menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur penyaluran energi listrik atau sisi hilir, PLN Regional Jawa Bagian Barat menggandeng Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero), Haryanto WS mengatakan, kerja sama PLN dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

“Tantangan PLN dalam mewujudkan megaproyek 35 ribu MW sering kali melibatkan aspek hukum dan sosial. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan agar target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah kerja DKI Jakarta bisa tercapai," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Untuk itu, ia menambahkan, PLN membutuhkan bantuan hukum dari para stakeholder, salah satunya dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Ruang lingkup kerja sama antara PLN dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan.

General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya, M Ikhsan Asaad, menyatakan, kerja sama ini penting bagi PLN, khususnya di ranah hilir dan distribusi.

Itu karena selama ini banyak tantangan PLN di lapangan yang menyangkut kasus hukum perdata, seperti perihal sanksi Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) yang tidak tertagih, hingga akhirnya menjadi kasus hukum.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tony T Spontana, menyatakan pihaknya siap untuk membantu PLN dalam rangka menyelesaikan proyek di sektor kelistrkan yang ditugaskan oleh pemerintah.

“Kami dari Kejaksaan senantiasa siap membantu PLN, kaitannya dengan permasalahan hukum, baik dalam bentuk konsultasi maupun bantuan hukum di lapangan. Kami harap, antara PLN dan kejaksaan terus dapat berkoordinasi dan bertukar informasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya menghadapi tantangan yang ada," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT PLN (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri. Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan riset dalam bidang sumber daya manusia, pengembangan dan penelitian ketenagalistrikan hingga inovasi kendaraan listrik.

Hadir dalam acara penandatanganan tersebut adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Dalam arahannya Menteri Rini mengatakan kerja sama yang akan dilakukan merupakan langkah yang tepat. BUMN Sebagai agen perubahan berkewajiban untuk menciptakan kemandirian dan kemajuan bansa melalui pemberdayaan para intelektual perguruan tinggi.

"Saya menyambut baik kerja sama seperti ini. Saya bahkan mendorong hal semacam ini juga dilakukan BUMN yang lain dengan melibatkan dunia pendidikan yang lebih banyak. Sehingga link and match dunia pendidikan dan dunia usaha benar-benar terwujud," kata Menteri Rini di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN Sofyan Basir juga mengungkap dukungannya akan program ini. Sofyan menilai kerja sama yang melibatkan potensi anak bangsa dapat mendorong roda perekonomian.

"Salah satu bentuk kerja sama kami nantinya adalah PLTU Nasional yang merupakan pembangkit dengan sumber daya secara menyeluruh dari Indonesia untuk Indonesia," kata Sofyan.

Inovasi yang akan dilakukan bersama perguruan tinggi ini adalah program magang bersertifikasi, pembangunan PLTU nasional dan pembuatan bus listrik.

Ketujuh Perguruan Tinggi Negeri yang ikut dalam kerja sama ini yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gasjah Mada (UGM), Universitas Udayana, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), dan Universitas Diponegoro.