JK: RI Siap Balas Proteksi Dagang Trump

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyatakan, Indonesia siap membalas kebijakan proteksi dagang Amerika Serikat (AS) jika Presiden Donald Trump menghambat ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia. 

JK mengatakan, ‎Indonesia sudah punya strategi untuk membalas kebijakan perdagangan Trump, yaitu dengan membuat kebijakan yang berpengaruh dengan sistem pertanian AS. 

"Ini (balas) apabila sistem perdagangan Trump menjadi. Dibalasnya dengan sistem pertanian," kata dia saat membuka acara Jakarta Food Security Summit, di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (8/3/2018).

Menurut Jusuf Kalla, jika produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diekspor Indonesia ke AS dipermasalahkan Trump, Indonesia siap melakukan pembatasan impor kedelai dan terigu.

"Kalau CPO kita dimasalahkan Amerika, kita akan kurangi impor kedelai dan terigu," ucapnya.

Dia mengungkapkan, dengan meningkatnya pendapatan negara, pola konsumsi masyarakat pun berubah. Yang sebelumnya mengonsumsi beras berubah ke terigu. Kondisi ini membuat kebutuhan terigu semakin meningkat.

Tentunya jika kebijakan pengurangan impor tersebut diterapkan, maka akan dirasakan pertanian AS.

"Memang kita menurun makan beras, tapi meningkatkan terigu. ‎ Ini tantangan kebutuhan kita impor semakin menjadi-menjadi," tandas Jusuf Kalla.

Kementerian BUMN bersama dengan Perum Bulog telah berupaya keras untuk memenuhi kuota impor beras yang direkomendasikan Kementerian Perdagangan.

Deputi Bidang industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Fahyu Kuncoro, mengatakan kuota yang diberikan pemerintah ke Bulog untuk impor beras sebesar 500 ribu ton.

"Namun kenyataannya sampai saat ini yang kita dapatkan hanya 261 ribu ton," kata Wahyu kepada Liputan6.com, Kamis (1/3/2018).

Beras-beras yang diimpor oleh Bulog ini berasal dari berbagai negara, yaitu Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan. Mengenai jenisnya, beras yang diimpor tersebut kategori beras umum, bukan beras khusus.

Kebijakan impor beras umum ini dilakukan pemerintah semata-mata untuk menjaga cadangan beras Bulog. Dengan terjaminnya stok tersebut, diharapkan harga beras tidak akan naik.

Wahyu mengatakan, tidak terpenuhinya kuota impor beras tersebut karena waktu yang diberikan kepada Bulog sangat mepet. "Ya karena waktunya sedikit, izin impor baru keluar Januari dan hanya sampai Februari 2018," tegas dia.

Idealnya, jika ingin impor beras dengan jumlah 500 ribu ton tersebut, pada Oktober 2017 keputusan impor tersebut sudah ada. Dengan demikian, mulai Januari 2018 beras sudah bisa masuk ke Indonesia. 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: