Gaya Menteri Susi sampai Menaker Beri Wejangan ke CPNS

Liputan6.com, Jakarta - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 sudah lewat. Waktunya para abdi negara itu bekerja. Namun, sebelum memulai pekerjaan, CPNS harus menjalani masa orientasi.

Biasanya dalam program orientasi CPNS di lingkungan kementerian/lembaga, para menteri diundang untuk memberikan motivasi bagi para CPNS tersebut.

Di antara para menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Sejumlah wejangan diberikan para pembantu presiden itu pada CPNS baru.

Menteri Susi yang menjadi nahkoda di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pengarahan pada 248 CPNS pada 5 Maret 2018 lalu. Dalam arahannya, menteri nyentrik itu sempat menyinggung soal pendidikannya yang hanya SMP namun bisa menjadi seorang menteri.

“Kalian ini pendidikannya jauh dari ibu semuanya. Ijazah saya hanya SMP," kata Susi Pudjiastuti blak-blakan di depan para CPNS yang memang seluruhnya lulusan sarjana.

Susi mengatakan meski hanya berbekal ijazah SMP, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan amanah menjadi menteri karena dia selalu berupaya bekerja keras, jujur, lurus, berani memutuskan, dan memiliki kemauan yang tinggi.

"Kalau tidak memilikinya, mau ijazah bertumpuk-tumpuk pun saya tidak akan menjadi menteri," ujarnya.

Menteri yang juga pengusaha tambak ikan itu mengatakan mengenyam pendidikan tinggi memang hal penting. Namun hal itu tak menentukan segalanya.

Justru pembeda seseorang di dunia kerja terletak pada dedikasi, komitmen dan integritas.

Hampir senada dengan Susi, Menaker Hanif Dhakiri berpesan pada 152 CPNS di lingkungan kementeriannya untuk selalu menjunjung tinggi dan menjaga integritas serta memiliki daya saing yang tinggi.

Di sisi lain, lanjut Hanif, CPNS juga harus menjadi pribadi yang tampil di atas standar.

”Caranya gampang, kita harus berusaha di atas standar. Misalnya yang lain bangun jam 5 pagi, kita harus bangun lebih dulu dari mereka dan melakukan aktivitas yang akan meningkatkan daya saing kita,” papar Hanif.

Tak lupa Hanif berpesan agar CPNS mengedepankan profesionalisme, memiliki prinsip sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani.

“Orientasi pemerintah saat ini sudah bergeser, dari yang dilayani menjadi melayani. Posisi kita sebagai pelayan rakyat," tutup Hanif.

Reporter : Syahid Latif

Sumber : Dream.co.id

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau yang disebut dengan gaji ke-14 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih baik dibandingkan kenaikan gaji. Sebab, kebijakan THR dianggap tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya mengungkapkan, belum ada arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, untuk ancang-ancang menaikkan gaji PNS di tahun depan.

"Setahu saya belum pernah ada usulan kenaikan gaji PNS. Tapi mungkin saja sudah disampaikan dan sekarang masih di Bu Menkeu. Yang jelas saat ini belum ada arahan ke tempat kami," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Untuk saat ini, Made Arya menjelaskan, pemberian THR atau gaji ke-14 kepada PNS merupakan kebijakan tepat supaya tidak menimbulkan dampak terhadap beban pensiun yang harus ditanggung pemerintah.

"‎Dari sisi kebijakan saat ini kayaknya pemberian THR adalah pilihan yang paling baik karena tidak membawa dampak untuk beban pensiun dalam jangka panjang. Dan kebijakan pemerintah untuk saat ini masih seperti itu," tegas dia.