Usia Uzur, Perbaikan Saluran Irigasi Rentang Jabar Tinggal 20 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 1 juta hektare (ha) jaringan irigasi baru dan merehabilitasi sekitar 3 juta ha jaringan irigasi dalam periode 2015-2019. Pembenahan infrastruktur ini berperan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional.

Salah satu pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi skala besar yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah modernisasi jaringan irigasi Rentang di Jawa Barat (Jabar) dengan memanfaatkan debit Sungai Cimanuk yang besar.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung, Bob Arthur Lambogia mengatakan, program modernisasi mendesak dilakukan karena usia sistem irigasi di wilayah tersebut sudah puluhan tahun, sehingga efektivitas pelayanan airnya tidak lagi optimal.

"Sekarang progres (rehabilitasi irigasi) sudah mencapai 80 persen," ujar dia dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti ditulis Rabu (14/3/2018).

Saluran tersebut mengairi areal pertanian seluas 87.840 ha di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka seluas 1.094 ha, Kabupaten Cirebon seluas 20.571 ha, dan di Kabupaten Indramayu seluas 66.175 ha.

Modernisasi jaringan irigasi yang dilakukan mencakup sistem pelayanan pintu-pintu air yang nantinya akan menggunakan mekanikal elektrikal serta dikaitkan dengan sistem telemetri.

Pada 2015, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Jatigede yang mampu menampung aliran Sungai Cimanuk dengan kapasitas 979,5 juta meter kubik. Sebelum ada Bendungan Jatigede, sistem irigasi Rentang mengandalkan pasokan air hujan yang masuk dari aliran Sungai Cimanuk (river runoff) sehingga pada musim kemarau selalu defisit air irigasi yang mengakibatkan kekeringan dan puso sawah-sawah produktif.

Selain irigasi, air Sungai Cimanuk juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi keperluan rumah tangga maupun industri. Defisit air pada musim kemarau berpotensi menimbulkan konflik sosial.

"Pada musim kemarau tahun lalu, suplai air sungai dari Bendungan Jatigede dapat mencukupi kebutuhan air untuk lahan pertanian di daerah jaringan irigasi Rentang," pungkas Bob.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melelang 5.269 paket proyek infrastruktur senilai Rp 36,4 triliun melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Pelelangan paket itu terhitung hingga 7 Maret 2018.

Jumlah tersebut mewakili 68,5 persen dari rencana target lelang yang terekam dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Kementerian PUPR, yakni sebanyak 7.688 paket sebesar Rp 52,9 triliun.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja menuturkan, sejumlah paket yang telah dilelang, yaitu 1.581 paket senilai Rp 10,6 trilun telah dilakukan penandatangan kontrak.

"Sebanyak 1.360 paket telah ditetapkan pemenang lelang, dan sisanya masih dalam tahapan masa pengumuman dan evaluasi penawaran lelang," ujarnya di Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Dari 5.269 paket yang telah dilelang, 91,3 persennya adalah paket yang berada di empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yaitu Ditjen Bina Marga sebanyak 1.651 paket senilai Rp 21 triliun, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 1.868 paket senilai Rp 6,6 triliun.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya sebanyak 1.229 paket senilai Rp 4,7 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 395 paket senilai Rp 3,7 triliun.

Kebijakan pemaketan Kementerian PUPR sebesar 90 persen diperuntukkan bagi kontraktor skala kecil-menengah dan jasa konsultan swasta.

Selain itu, Kementerian PUPR terus melakukan pembinaan terhadap para penyedia jasa konstruksi kecil dan menengah untuk tumbuh.

Kesempatan lebih besar juga diberikan kepada para perusahaan konstruksi (kontraktor dan konsultan) swasta nasional dan lokal untuk meningkatkan kemampuannya melalui keterlibatan proyek dengan nilai paket besar melalui kebijakan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUMN.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, porsi belanja modal dan belanja barang berkarakter belanja modal di Kementerian PUPR mencapai 81 persen, atau Rp 88 triliun dari total alokasi keseluruhan sebesar Rp107,38 triliun.