Ini Bukti Utang Luar Negeri RI Tak Perlu Jadi Kekhawatiran

Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, ULN pemerintah Indonesia masih relatif kecil.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 15 Mar 2018, 19:56 WIB
Diterbitkan 15 Mar 2018, 19:56 WIB
Ilustrasi utang.
Ilustrasi utang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah pada akhir Februari mencapai Rp 4.000 triliun. Angka ini terus tumbuh setiap tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan di Indonesia.

Namun demikian, dari angka ULN tersebut masih sekitar 29,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Padahal dalam UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 batas utang luar negeri tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB.

"Jadi memang jangan dilihat angka utangnya saja, tapi coba bandingkan sama kemampuan kita membayar itu, ini masih kecil, jadi tidak perlu khawatir," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan Scenaider CH Siahaan di Gedung Bank Indonesia, Kamis (15/3/2017).

Scenaider menambahkan, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, ULN pemerintah Indonesia masih relatif kecil. Seperti Vietnam yang memiliki rasio terhadap GDP 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen dan Brazil yang juga sebagai emerging countries memiliki rasio utang luar negeri terhadap GDP 81,2 persen.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 tercatat sebesar USD 357,5 miliar atau meningkat 10,3 persen (yoy).

Ini terdiri dari utang sektor pemerintah dan bank sentral sebesar USD 183,4 miliar, serta utang swasta sebesar USD 174,2 miliar.

 

Didominasi Utang Jangka Panjang

Direktur Departemen Statistik BI Tutuk SH Cahyono menjelaskan, ULN Indonesia per akhir Januari 2018 tumbuh hingga 10,3 persen (yoy) tersebut, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

"Pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 bersumber dari pertumbuhan ULN sektor swasta sebesar 6,8 persen (yoy) dan ULN sektor pemerintah dan bank sentral sebesar 13,7 persen (yoy)," ujar dia.

Berdasarkan jangka waktu asal, kata dia, posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 85,9 persen dari total ULN. Pertumbuhan posisi ULN jangka panjang meningkat dari 8,9 persen (yoy) pada Desember 2017 menjadi 9 persen (yoy) di Januari 2018.

"Sementara pertumbuhan ULN jangka pendek melambat dari 19,8 persen menjadi 18,3 persen (yoy)," kata dia.

Struktur ULN sektor pemerintah dan bank sentral juga tetap sehat, tercermin pada jangka waktu yang didominasi ULN jangka panjang (98,1 persen dari total).

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya