Bahas Bantuan Nontunai, Menteri dan Bankir Kumpul di Kantor Menko Puan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hadir dalam evaluasi ini beberapa menteri, pejabat Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan beberapa bankir.

"Dipersiapkan dengan baik dalam pelaksanaannya sesuai dengan keputusan rapat terbatas mengenai perluasan BPNT, perluasan ini diputuskan akan ada evaluasi," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Beberapa menteri yang hadir adalah Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Menteri Sosial Idrus Marham. Sementara Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution belum terlihat hadir.

Selain beberapa menteri tersebut, pejabat lain yang terlihat hadir seperti Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Anggota Komisioner OJK Tirta Segara, Direktur Utama Bank BNI Achmad Baiquni, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Sosial Idrus Marham optimistis bantuan sosial (bansos) nontunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di 2019. Keyakinan tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta penerima menjadi 10 juta penerima pada tahun ini.

"Penambahan jumlah KPM ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi. Perbankan Himbara akan mendapatkan 4 juta nasabah baru tahun ini," kata Idrus Marham pada 15 Februari 2018.

Dengan mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan secara nontunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan, sehingga mereka bisa belajar menabung dan mengakses kredit UKM.

Ia menambahkan, skema bantuan sosial nontunai yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: