Pembentukan Holding BUMN Migas Tunggu Keputusan Sri Mulyani

Saat ini harga penetapan harga saham PGN dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah dinantikan para investor publik.

oleh Septian Deny diperbarui 23 Mar 2018, 11:48 WIB
Diterbitkan 23 Mar 2018, 11:48 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta, Kamis (23/11). Sri Mulyani dan Menteri Basuki mengunjungi sejumlah venue Asian Games 2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan induk badan usaha milik negara di sektor minyak dan gas bumi (holding BUMN migas) akan segera terbentuk. Tepatnya, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan harga valuasi saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN yang dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai penyertaan modal negara (PMN).

Analis Binaartha Parama Sekuritas, Muhammad Nafan Aji mengatakan, saat ini harga penetapan saham berkode PGAS dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah dinantikan para investor publik. Pasalnya, harga 13,8 miliar lembar saham seri B PGAS yang sebelumnya milik negara itu merupakan 56,96 persen saham mayoritas Pertamina di PGN nantinya.

"Kalau investor menilai harga valuasinya itu ada diskon atau lebih murah, maka harga itu akan jadi acuan dan meningkatkan minat pelaku pasar untuk membeli saham PGAS," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ekspektasi investor atas harga saham tersebut terealisasi, maka saham PGAS akan banyak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Sekarang investor menunggu penetapan harga saham dari Menteri Keuangan, mereka ingin kepastian itu dulu. Jika sudah ada kepastian maka para investor saya yakin akan melakukan akumulasi beli," kata dia.

Menurut Nafas, pengumuman lainnya yang juga dinantikan investor pasar modal adalah keputusan dari pemerintah untuk menjadikan PGN sebagai subholding bisnis gas Pertamina. Artinya dalam kerangka holding BUMN migas tersebut, negara dan Pertamina memberikan wewenang kepada PGN untuk menjalankan bisnis hilir gas bumi.

"Sebaiknya Pertamina fokus ke produksi dan distribusi BBM. Sementara PGN lebih banyak diberikan wewenang untuk menjalankan bisnis pemanfaatan gas bumi di sektor hilirnya. Jadi masing-masing fokus," ungkap dia.

 

Sentimen Positif

PGN Bangun Jaringan Pipa Gas Bumi Muara Karang – Muara Bekasi
embangunan pipa gas bumi Muara Karang- Muara Bekasi ibertujuan meningkatkan pemanfaatan atau penggunaan gas bumi nasional,

Nafan menganalisis, jika pemerintah benar-benar memutuskan PGN yang mengelola PT Pertamina Gas (Pertagas) maka kebijakan tersebut akan menjadi sentimen positif bagi PGN. Apalagi Kementerian ESDM menyatakan akan memberikan prioritas bagi perusahaan distributor gas bumi yang memiliki infrastruktur pipa sendiri, seperti PGN.

"Saham PGAS akan semakin menarik, bahkan secara teknikal ia berani meramal target price di level Rp 3.780 per saham dalam jangka panjang," lanjut dia.

Dalam sepekan terakhir, harga saham PGAS berada di area koreksi wajar pasca manajemen PGN mengumumkan pengalihan 13,8 miliar lembar saham seri B milik negara kepada Pertamina. Jumlah tersebut setara dengan 56,96 persen saham seri B, sementara 43,04 persen saham PGN masih dimiliki publik.

Pada 19 Maret 2018 lalu, harga saham PGAS sempat menyentuh level Rp 2.210 per saham. Sementara harga penutupan tertinggi dalam seminggu terakhir terjadi pada 14 Maret 2018 di angka Rp 2.410 per saham.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya