Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Menteri PUPR Angkat Bicara soal Utang RI Meningkat

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono turut menanggapi naiknya utang luar negeri Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Mar 2018, 15:52 WIB

Diterbitkan 23 Mar 2018, 15:52 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menjadi pembicara dalam acara Rumah Untuk Rakyat di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (28/9/2017). (LIputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono turut menanggapi naiknya utang luar negeri Indonesia.

Menurut dia, jika dikaitkan dengan proyek infrastruktur yang dipegang Kementeriannya, maka yang terjadi malah sebaliknya. Utang di Kementerian PUPR justru menurun.

"Kalau di PU utangnya enggak naik. Turun banyak malahan kalau dibandingkan dulu-dulu," ungkap dia di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (23/3).

"Saya enggak hafal (persentase penurunan) kita tradisional ada ADB, World Bank, JAICA," tambah dia.

Dia menuturkan, porsi utang dalam pagu anggaran PUPR juga sangat kecil yakni cuma 7 persen. "Angkanya kalau dibandingkan dengan APBN, pagu kita Rp 160 triliun itu sekitar 7 persen," tegas Basuki.

Reporter: Wilfridus S.

Sumber: Merdeka.com

Benarkah Utang Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur?

20160128-Pemerintah Targetkan Pembangunan 225 Proyek Startegis Nasional

Pekerja menyelesaikan proyek Jalan layang Ciledug-Tendean di Jakarta, (28/1). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil dan pemerintah menargetkan realisasi pembangunan 225 proyek infrastruktur. (Liputan6.Com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Pengamat ekonomi Faisal Basri menampik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa utang pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Faisal, pembangunan infrastruktur lebih banyak didanai oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Faisal membandingkan jumlah utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB) dengan utang di luar APBN yang digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Terbukti bahwa utang itu relatif kecil hubungannya dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang berutang bukan APBN, tapi BUMN-BUMN Karya itu," tuturnya di Kantor Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.

Faisal mencontohkan proyek LRT yang hanya memakai Rp 1,6 triliun dana dari APBN, selebihnya dibebankan kepada PT Adhi Karya selaku kontraktor.

Ia menambahkan, Hutama Karya juga diminta berutang untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Sumatera.

Selain itu, untuk pembangunan transmisi listrik, yang dahulu memakai anggaran APBN namun sekarang dibebankan pada PT PLN (Persero).

"Jadi pembangunan infrastruktur itu makin banyak dibiayai oleh utang BUMN yang tidak masuk dalam kategori utang (pemerintah) yang kita bicarakan," ujar dia.

Kondisi utang negara saat ini, ungkapnya, berbeda ketika pada saat era Orde Baru.

Faisal menjelaskan, jika dulu negara memang sepenuhnya berutang untuk proyek pembangunan, sekarang utang dibagi kepada hal yang lebih umum dan generik. "Jadi enggak bener nih, sorry Pak Darmin," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓