Lewat Aturan, Jokowi akan Paksa Daerah Terapkan Sistem Perizinan Terintegrasi

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan penerapan sistem perizinan terintegrasi (online single submission) segera berjalan. Penerapan sistem online tersebut dinilai tidak perlu menunggu kesiapan seluruh daerah.

"Saya pikir kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap. Kita harus paksa untuk mereka harus siap," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal percepatan pelaksanaan berusaha di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4/2018).

Jokowi bakal mempersiapkan instruksi presiden (Inpres) atau peraturan presiden (Perpres) untuk mendesak daerah menerapkan sistem perizinan terintegrasi. Dengan adanya aturan tersebut maka seluruh daerah tidak bisa lagi beralasan belum siap menerapkan sistem itu.

"Sehingga mau tidak mau single submission kini betul langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang 'saya belum siap, saya belum siap'. Saya tidak tunggu kesiapan. Sistem jadi kita lakukan dan paksa mengikuti online single submission ini," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, sistem perizinan terintegrasi akan mereformasi seluruh perizinan dari pusat hingga daerah.

Penerapan sistem tersebut nantinya menggunakan model registrasi yang lebih modern, cepat dengan sistem data terpadu dan terintegrasi.

"Jadi tidak perlu lagi lewat rantai birokrasi. Karena ini reform yang berbasis teknologi digital, saya minta sistemnya betul-betul jalan dan bisa digunakan, ramah bagi penggunanya," kata dia.

Sejalan dengan penerapan sistem online single submission, Jokowi menginginkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) terus berlangsung. Tanpa SDM yang bagus, penerapan sistem online single submission tidak akan berjalan optimal.

"Oleh karena itu saya minta reformasi ini menyangkut kapasitas SDM kita. Agar lebih tanggap, lebih responsif. Dan terkait dengan kultur birokrasi kita ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat dan mau melepaskan ego sektoral masing-masing," ucap Jokowi.

Reporter: Titin

Sumber:  Merdeka.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, sistem perizinan terintegrasi (single submission) akan diumumkan pada akhir April 2018. Hal tersebut mundur dari target semula yaitu pada Maret 2018.

Darmin mengatakan, hingga saat ini masih ada sejumlah kementerian yang belum menyelesaikan proses intregasi terkait sistem ini. Oleh sebab itu, sistem perizinan terintegrasi belum bisa diluncurkan.

‎"Belum, belum. Ada beberapa kementerian yang belum tuntas," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Namun demikian, lanjut Darmin Nasution, dirinya telah berkomitmen kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan sistem ini pada pertengahan bulan ini. Dengan demikian, pada akhir April sistem tersebut siap diperkenalkan ke publik.‎

‎"Ya kalau ke Presiden saya janjikan pertengahan April ini. Mungkin diumumkan ke publik ya akhir April ini," ujar dia.