Potensi Belum Tergarap, Pemerintah Diusul Bangun Industri Dekat PLTA

Liputan6.com, Jakarta Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia‎ masih belum optimal. Sebab itu pemerintah perlu melakukan terobosan untuk mendorong pengembangan PLTA.

Senior Advisor Andritz Hydro Adhi Satriya mengatakan, ‎potensi energi air Indonesia yang dapat menghasilkan listrik melalui PLTA mencapai 75 ribu Mega Watt (MW). Namun, pemanfaatannya masih relatif rendah kurang dari 8 persen.

"Pertama mengenai fakta yang ada di negara kita, Indonesia memiliki potensi hydro power 75 ribu MW, panas bumi 35 MW tapi pemanfaatannya kurang 8 persen," kata Adhi‎, di Jakarta, Kamis (19/4/20018).

Menurut Adhi, belum optimalnya pemanfaatan tenaga air menjadi energi listrik, disebabkan oleh ketimpangan antara kebutuhan listrik dengan potensi produksi listrik dari PLTA.

Kebutuhan listrik saat ini tertinggi di Pulau Jawa, sementara potensi energi air di luar wilayah jawa. "Kenapa terjadi mix max potensi dan demand di Jawa potensi luar Jawa," ucapnya.

Adhi menilai, jika tidak ada terobosan ide maka pemanfaatan energi air untuk listrik tidak akan optimal.

Dia pun menyarankan agar pemerintah membangun kawasan industri yang letaknya berdekatan dengan po‎tensi PLTA. Langkah ini akan mendorong investasi dan menciptakan kebutuhan listrik baru.

"Pendekatannya adalah demand creation, ini bukan satu mimpi yang tidak nyata, tetangga kita Serawak dengan potensi yang tidak sebesar kita membangun.‎ Pemerintah bisa membangun komplek industri besar, ‎investor industri datang dan investor pembangkit datang," dia menandaskan.

PT PLN (Persero) memastikan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW (Megawatt) berjalan lancar, sehingga tidak ada pembangunan terhenti alias mangkrak akibat terhambat.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW tidak ada yang mangkrak, bahkan saat ini pembangunan bergerak lebih cepat.

"Tidak ada proyek mangkrak, justru yang bisa dibilang percepatan," kata Sofyan seperti dikutip di Jakarta, Senin (19‎/3/2018).

Menurutnya, dalam pembangunan proyek tersebut, pemerintah membantu dalam pembebasan lahan. Selain itu, PLN diberikan kesempatan untuk membebaskan lahan dengan harga pasar, sehingga proses negosiasi pembebasan lahan lebih cepat.

"Kenapa hari ini pembebasan cepat dan jauh lebih baik, pertama beli harga pasar, dikawal kejaksaan, sehingga prosesnya kita melakukan konsinyiasi pengadilan," tutur Sofyan.

Sofyan melanjutkan, selain perbaikan mekanisme pembebasan lahan, PLN juga melakukan perbaikan dalam pemilihan kontraktor. ‎Ada syarat yang diberlakukan PLN untuk melihat keseriusan kontraktor dalam menggarap proyek pembangkit listrik 35 ribu MW.

Dia mencontohkan, salah satu syaratnya jika menggunakan perusahaan China, perusahaan tersebut harus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China, selain itu juga menyiapkan uang jaminan 10 persen dari nilai proyek.

"Kontraktornya kalau yang China, BUMN China, enggak mau swasta. Taruh uang 10 persen dulu sebagai jaminan memang pemenang ini bergerak di kelistrikan," tandas Sofyan Basir.