Usai Gempa, Kementerian PUPR Cek Kondisi Bendungan Sempor Banjarnegara

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirimkan tim ke Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi di lokasi pengungsian. Pengiriman dilakukan menyusul terjadinya gempa berkekuatan 4,4 skala Richter yang terjadi di Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, pada Rabu 18 April 2018.

Wilayah Banjarnegara yang berada di sekitar pusat gempa mengalami kerusakan cukup signifikan, di mana 2 orang meninggal dunia dan 21 orang mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi yang terdata sementara sebanyak 639 kepala keluarga (KK) atau 2.063 jiwa yang berada di 8 titik pengungsian.

Tim Satuan Kerja (Satker) Tanggap Darurat Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah memasang 6 unit WC portable,12 unit HU, 3 unit mobil toilet, 4 unit WC Knockdown, 2 mobil Mobil Tanki Air (MTA) dan 1 mobil tinja.

Keseluruhan fasilitas disebar pada beberapa lokasi posko pengungsian di Desa Sidakangen, Desa Kalibening, Desa Plorengan, Desa Kasinoman, dan Desa Kertosari, yang semuanya ada di Kecamatan Kalibening.

Tim lainnya yakni dari Pusat Litbang Permukiman Kementerian PUPR telah berada di lokasi dan melakukan pengecekan kerusakan permukiman penduduk. Dari hasil evaluasi, beberapa penyebab kerusakan diakibatkan karena lokasi bangunan yang berada pada perbukitan dengan kontur lingkungan yang curam atau tanah yang tidak stabil.

Faktor lainnya yang ditenggarai menjadi penyebab yakni mutu bahan bangunan yang rendah dan mudah lepas, serta penggunaan bambu sebagai pengganti Tulangan baja.

Sementara itu, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak juga melakukan pengecekan kondisi Bendungan Sempor dan Wadas Lintang. Pengecekan pada lereng hulu dan hilir bendungan, spillway, saluran peluncur, serta hulu dan hilir bendungan pembantu, di mana secara hasil tidak ditemukan keretakan dan masih dalam kondisi baik.

Sebagai langkah tindak lanjut, untuk 121 bangunan yang mengalami rusak berat akan dilakukan rekonstruksi kembali dengan menerapkan teknologi bangunan tahan gempa. Sebanyak 75 bangunan rusak sedang akan dilakukan perbaikan dengan penguatan sesuai persyaratan bangunan sederhana tahan gempa.

Sementara itu, 257 bangunan dengan kategori rusak ringan akan dilakukan perbaikan minor. Dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, Kementerian PUPR akan memberikan dukungan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan BNPB.