Sudah Putus Kontrak, Ini Alasan Sri Mulyani Berdamai dengan JP Morgan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati kembali menjalin kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank N.A. Dalam kerja sama ini JP Morgan bisa kembali menjual Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Kerja sama ini merupakan bentuk perdamaian antara Sri Mulyani dengan JP Morgan setelah hubungan kemitraan diputus sejak akhir tahun lalu. Penyebabnya saat itu karena hasil riset JP Morgan yang berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.

Namun kini setelah setahun lebih berlalu, lembaga keuangan internasional tersebut bisa kembali menjadi agen penjual (dealer utama) surat utang Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman menjelaskan alasan penunjukkan JP Morgan lagi sebagai dealer utama SUN Indonesia.

Dia menambahkan, masa pemutusan JP Morgan sebagai dealer utama selama setahun sudah lewat (tanggal pencabutan 17 November 2016).

"Untuk itu, JP Morgan telah memasukkan aplikasi lagi untuk dapat ditunjuk kembali sebagai dealer utama pada Februari 2018," kata Luky saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Selanjutnya, diakui Luky, hasil penilaian Kemenkeu menunjukkan bahwa JP Morgan telah memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan sebagai dealer utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.08/2016 tentang Dealer Utama.

"JP Morgan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut," tegasnya.

Saat dikonfirmasi apakah penunjukkan JP Morgan lantaran penjualan surat utang yang sepi peminat sehingga diharapkan bisa mendongrak lelang ke depan, Luky membantahnya.

"Tidak ada hubungannya dengan JP Morgan karena prosesnya kan sudah lama. Bukan tiba-tiba gara-gara market sedang weak, kita memasukkan JP Morgan (dealer utama)," katanya.

Asal tahu, pemerintah telah melelang lima seri SUN dengan total penawaran Rp 17,02 triliun untuk menutup kebutuhan pembiayaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Akan tetapi, yang terjual atau terserap hanya Rp 6,15 triliun.

"Lelang (SUN) pada 24 April ini, sebenarnya incoming bid masih sesuai target, yakni Rp 17 triliun. Tapi kita memang hanya menjual sebesar Rp 6,15 triliun yang menurut kita harganya masih sesuai," Luky berdalih.

Pemerintah, katanya, menerapkan strategi pembiayaan front loading (di awal tahun). Ketika harga sedang bagus, pemerintah selalu menaikkan (penjualan) atau upsize.

"Jadi kita tidak dalam keadaan terdesak. Sampai dengan akhir April ini, kita telah menerbitkan 46 persen (surat utang) dari target," pungkas Luky.