RI Gandeng AS Tekan Kemiskinan, Begini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta - Compact Indonesia yang merupakan program kerja sama pembangunan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi telah mencapai tahap akhir pelaksanaan. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, ‎selama lima tahun bergulir, Compact Indonesia telah berkontribusi pada prioritas nasional dalam tiga sektor utama, yakni kemakmuran hijau, pencegahan stunting, dan modernisasi pengadaan serta melahirkan sejumlah inovasi pembangunan. 

"Keberhasilan Compact Indonesia terlihat dari berbagai proyek yang telah terintegrasi di dalam Prioritas Nasional. Nilai strategis dan inovasi yang telah dihasilkan Compact Indonesia akan dilanjutkan oleh pemerintah dan mitra pembangunan lainnya,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

 Dia menjelaskan, selama ini Compact Indonesia telah mengembangkan model penanganan stunting yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan, dan kampanye perubahan perilaku. Hal ini turut mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 28 persen pada 2019. 

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Compact antara lain, melalui Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM), Compact menjangkau dua juta balita di 11 provinsi, 64 kabupaten, dan 5.700 desa di Indonesia.

Selain itu, lebih dari 30 ribu tenaga kesehatan telah terlatih untuk gizi, sanitasi, dan monitoring-evaluasi serta kampanye gizi nasional telah menjangkau lebih dari 48 juta orang. 

"Compact Indonesia telah berhasil menguatkan komitmen pemerintah dari tingkat desa hingga pimpinan tertinggi negara untuk bekerja bersama lintas-sektor demi menangani stunting," kata dia.

Selain itu, investasi Compact Indonesia melalui Proyek Kemakmuran Hijau telah berkontribusi mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 1 juta metrik ton per tahun, sejalan dengan Rencana Aksi Nasional-Penurunan Gas Rumah Kaca. 

Ini dicapai melalui berbagai upaya, yaitu pengembangan energi terbarukan total 12,3 MW di 11 provinsi, restorasi 16.580 hektar lahan gambut, pertanian berkelanjutan melibatkan 121.143 petani, penanaman 2 juta pohon dan tata guna lahan partisipatif di 40 kabupaten dalam kerangka Kebijakan Satu Peta. 

"Beragam inovasi telah dihasilkan, antara lain kemitraan masyarakat dan swasta dalam mengelola perusahaan listrik desa. Seluruh pengetahuan proyek ini dihimpun dan dibagi kepada para pemangku kepentingan sebagai referensi pembangunan hijau," ujar dia.

Sementara, melalui Proyek Modernisasi Pengadaan, Compact Indonesia mendukung agenda reformasi pengadaan pemerintah. Proyek ini telah mengembangkan kapasitas 1.590 profesional pengadaan, memperkuat kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP),  di mana 43 ULP telah menjadi permanen dan 30 di antaranya mencapai tahap Centre of Excellence.

Kemudian juga penghematan Rp 30,3 miliar melalui kontrak katalog, serta membangun Sistem Manajemen Informasi Pengadaan (PMIS) yang telah diadopsi ULP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

"Proyek ini merupakan investasi terbesar pemerintah Indonesia dalam upaya mereformasi pengadaan pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional," ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Presiden dan Sekretaris Dewan Millennium Challenge Corporation (MCC) selaku lembaga penyalur hibah Compact Indonesia, Jeanne Hauch menyatakan, kemitraan MCC dengan pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai model dan sistem baru yang dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pemerintah dan rakyat Indonesia.

"Kami senang dapat melihat secara langsung hasil dari kerja sama ini saat kami berkunjung ke Lombok. Kami bangga dengan hasil yang sudah dicapai," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: