Sri Mulyani Belum Terima Usulan Tambah Anggaran Penanggulangan Terorisme

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia masih berduka menyusul serangkaian aksi teror bom di sejumlah lokasi, termasuk bom Surabaya dan terakhir ini serangan terduga teroris di Mapolda Riau.

Melihat maraknya serangan teror bom atau aksi terorisme ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberi sinyal untuk meningkatkan anggaran penanggulangan terorisme, di mana porsi anggaran tersebut ada di Polri dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan, hingga kini Kemenkeu belum menerima pengajuan penambahan anggaran untuk penanggulangan terorisme. Artinya, porsi anggaran masih sesuai dengan yang ditetapkan di APBN 2018.

"Polisi dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) melaksanakan fungsi itu dari anggaran yang sudah ada. Sampai saat ini, belum ada usulan anggaran tambahan untuk polisi dan BNPT," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Untuk diketahui, tahun ini Polri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 95,03 triliun, sementara Kementerian Pertahanan memiliki jatah anggaran sebesar Rp 107,68 triliun. Masing-masing realisasi penyerapan anggarannya telah mencapai 16,95 persen dan 19,03 persen hingga April 2018.

"Mudah-mudahan dengan dana yang sudah ada, sudah mencukupi tugas polisi dan untuk penanggulangan terorisme, dengan dibantu oleh TNI," jelasnya.

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan aksi teror memengaruhi perekonomian Indonesia yang saat ini sudah cukup baik. Ia memastikan pemerintah akan sigap menangani aksi radikal yang menebar teror di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, ‎Indonesia harus menjaga persepsi keamanan saat kondisi perekonomian global sedang bergejolak. Oleh karena itu, penanganan aksi teror harus dilakukan untuk menciptakan kenyamanan.

"Jadi dari sisi tindakan yang dilakukan teroris di mana itu terjadi di berbagai negara, kita berharap penanganan ini bisa menimbulkan kenyamanan bagi investor dan menjadi tanda bahwa Indonesia bisa menjaga keamanan," kata Sri, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, pada 14 Mei 2018. 

Pemerintah tidak akan membiarkan ‎aksi teror menghilangkan persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang membaik. Hal tersebut tercermin dalam kondisi moneter yang kondusif dan perekonomian masyarakat yang menggeliat.

"Tentu kita berkepentingan untuk tidak membiarkan suatu teror itu, kemudian menghilangkan kepercayaan dan persepsi positif pada ekonomi kita," tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah terus mendukung penanganan teroris yang dilakukan aparat keamanan TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) agar keamanan kembali stabil. Langkah tersebut dapat meredam kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan Indonesia dan menjamin kepercayaan pihak luar. 

Terlebih, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Word Bank dan IMF pada Oktober 2018.

‎"Kita harus bisa mengembalikan keamanan yang ada di dalam negeri, karena tahun ini kita semua tahu bahwa akan masuk tahun politik, pilkada, Asian Games, pertemuan IMF-WB," paparnya.