Menko Luhut Bakal Ajukan Anggaran Khusus Atasi Masalah Sampah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan akan segera merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait persoalan sampah nasional.

Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari sampah plastik di laut, juga memiliki sungai yang bersih.

"Begini, kita ini kadang-kadang sebelah mata. Sampah ini sekarang sudah masalah global dunia jadi finalisasi masalah perpresnya supaya tidak ada lagi yang (membuang sampah). Jadi semua kementerian terkait termasuk juga Kementerian Keuangan karena itu perlu pendanaan besar juga dari APBN," ujar dia di Kantor Maritim, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Meski demikian, Luhut tidak menjelaskan secara detil mengenai besaran anggaran yang diajukan melalui APBN nantinya. "Kita belum tahu, tapi kalau sudah tahu pasti besar jadi sampah itu bagian daripada juga pembangunan. Kita buat sampah itu bisa punya uang," kata dia.

"Ini baru selesai finalisasi Perpresnya saya liat supaya jangan ada yang Jadi perpresnya dulu baru kita ajukan anggaran di 2019," tambah dia.

Luhut memastikan akan mencoba mengajukan anggaran pada 2018 untuk masalah sampah plastik terutama yang ada di Bali. Hal itu penting mengingat pelaksanaan IMF-Word Bank akan digelar Oktober mendatang

"2018 kita mungkin akan ajukan anggaran khusus mengenai itu karena tidak bisa ditunggu tunggu juga. Seperti Bali masalah sampah plastik jangan sampai pada IMF karena Bali pantai itu sudah banyak yang kotor jangan sampai tidak jadi turist destination," ujar dia.

Mantan Menko Polhukam ini juga menginginkan, agar sampah-sampah yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi biodiesel. Dengan demikian, sampah tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, sampah plastik merupakan persoalan serius yang harus ditangani di Indonesia. Berdasarkan data Jambeck (2015), diperkirakan 3,32 juta metrik ton limbah plastik di dalam negeri belum terkelola baik. Bahkan, sebanyak 0,48-1,29 juta metrik ton di antaranya tersebar ke laut.

Peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Edwin Nirwan mengatakan, untuk membantu mengurangi masalah sampah plastik ini, Balitbang PUPR telah melakukan penelitian terkait pemanfaatan limbah plastik untuk konstruksi sejak 2008 lalu.

Kemudian atas inisiatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, penelitian ini terus dikembangkan dan diintensifkan sejak awal 2017.

Menurut dia, penggunaan aspal campuran limbah plastik telah diuji coba pada beberapa ruas jalan nasional di Jakarta, Makassar, Bekasi, Denpasar dan Tol Tangerang-Merak.

Berdasarkan hasil uji laboratorium di 2017 oleh Pusat Litbang Jalan, Balitbang, Kementerian PUPR, campuran aspal panas dengan tambahan limbah plastik lebih tahan terhadap deformasi dan retak dibandingkan dengan campuran aspal panas biasa.

"Penggunaan limbah plastik juga sama sekali tidak mengurangi kualitas jalan, bahkan justru bisa menambah kerekatan jalan. Saat dihampar sebagai aspal panas, ketika diukur suhunya yaitu 150-180 derajat celsius, yang artinya plastik tidak terdegradasi dan masih jauh dari batas degradasi sampah yaitu 250-280 derajat Celcius atau suhu di mana plastik mengeluarkan racun" ujar dia di Jakarta, Jumat 6 April 2018.

Pada 2019, jumlah sampah plastik di Indonesia diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada.

Dengan estimasi plastik yang digunakan 2,5 ton-5 ton per kilometer (km) jalan, maka limbah plastik dapat menyumbang kebutuhan jalan sepanjang 190 ribu km.

Jadi bisa dibayangkan apabila hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan di Indonesia yang memiliki jalan ribuan kilometer.

Saksikan video pilihan di bawah ini: