Jurus Kementerian PUPR Dongkrak Kinerja Pegawainya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PUPR meluncurkan aplikasi Si-Mentor PUPR (Sistem Informasi Manajemen Motor Penggerak PUPR) pada acara Temu Ilmiah Tahunan Jabatan Fungsional PUPR, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Aplikasi ini akan membantu para pejabat fungsi di lingkungan Kementerian PUPR  dalam mengisi Dokumen Pengusulan Kenaikan Angka Kredit (Dupak) secara online.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti mengatakan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan serta mendukung kinerja pejabat fungsional PUPR.

"Pejabat fungsional merupakan engine dalam pembangun infrastruktur sehingga kehadiran di Kementerian PUPR perlu menjadi perhatian," kata dia.

Selain itu, kata dia, Kementerian PUPR akan terus meningkatkan keahlian para pejabat fungsional, melalui Diklat yang bersertifikasi sehingga memiliki kompetensi di bidangnya.

"Saya imbau ke depan Rekontek (rekomendasi teknis) dapat dikerjakan oleh pejabat fungsional yang memiliki keahlian, atau tersertifikasi keahliannya, sehingga terjamin kualitasnya," kata dia.

Pada 2018, kata dia, Kementerian PUPR telah mencanangkan program pelatihan sertifikasi yang melibatkan 1.200 orang pejabat fungsional.

"Kita harus sangat profesional. Untuk mendukung akselerasi pejabat fungsional Kementerian PUPR diikutsertakan dalam Diklat yang sesuai dengan standar kompetensi," ujar Anita.

"Juga harus diatur lagi, diklat apa saja yang harus diikuti (oleh pejabat fungsional), misalnya Diklat apa yang harus diikuti oleh ahli bendungan. Harus dinyatakan dalam sertifikasi keahlian," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, sektor konstruksi di dalam negeri masih minim memiliki tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Dari sekitar 7 juta sampai 8 juta tenaga konstruksi, 60 persen merupakan tenaga tidak terampil (unskilled) dan belum tersertifikasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti mengatakan, dari total jumlah tenaga kerja di sektor kontruksi, hanya 10 persen yang masuk kategori ahli dan 30 persen yang terampil serta memiliki sertifikat.‎ Sementara sisanya masuk kategori unskilled.

"Kita masih 60 persen unskilled. Jadi tidak aneh kalau masih banyak yang tidak terampil. Tapi sudah mulai disertifikasi, ini tantangan kita harus dikejar terus. Sebanyak 10 persen sudah ahli, 30 persen sudah tersertifikasi," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat 6 Juli 2018.

Dia mengungkapkan, mayoritas tenaga kontruksi yang belum tersertifikasi ini berada di daerah. Sementara di kota-kota besar seperti Jakarta, rata-rata telah memiliki sertifikat dan diakui secara global.

"Kalau di perkotaan seperti pada proyek MRT, GBK itu hampir semua sudah certified. Kalau ada proyek pembangunan di luar negeri posisi tawar mereka juga tinggi. Hanya memang yang di daerah ini karena masih banyak tukang di daerah yang belum tersertifikasi," kata dia.

Anita mengakui, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Namun demikian, selama ini kementerian melalui balai dan dinas di daerah terus menggenjot peningkatan keterampilan para tenaga konstruksi.

"Kita punya mobile trainning unit, balai peningkatan konstruksi. Mereka melakukan pembinaan kepada tukang-tukang dan memberikan sertifikasi. Ini memang masih harus terus dilakukan.‎ Kalau bisa semuanya skill, harapannya. Tapi memang harus bertahap," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: