Dalam 6 Bulan, SMF Salurkan Pembiayaan Rp 4,3 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mencatatkan pencapaian kinerja positif sepanjang Semester I 2018. Jumlah penyaluran pembiayaan KPR, pendapatan, serta program sekuritisasi mengalami pertumbuhan. Selain itu SMF juga tengah bergiat memperkuat pasar pembiayaan sekunder di Indonesia, salah satunya melalui pengembangan model bisnis yang berbasis syariah.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, sepanjang Semester I 2018, SMF telah berhasil menyalurkan pinjaman kepada penyalur KPR sebesar Rp 4,3 triliun atau 45,22 persen dari target 2018.

"Sehingga secara kumulatif total akumulasi dana yang dialirkan dari pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan dari tahun 2006 sampai dengan 30 Juni 2018 mencapai sebesar Rp 41,97 triliun yang terdiri dari pembiayaan sebesar Rp 31,82 triliun dan sekuritisasi sebesar Rp 10,15 triliun," ungkapnya di Kantor SMF, Jakarta, Senin (13/7).

Angka tersebut meningkat 28,58 persen dari posisi 30 Juni 2017 sebesar Rp 32,64 triliun. Dana yang telah dialirkan tersebut telah membiayai 721.736 debitur KPR yang terdiri dari 70 persen pembiayan dan 30 persen sekuritisasi.

Selain itu SMF juga mencatatkan pendapatan Semester I tahun 2018 mencapai angka Rp 621 miliar naik 8,00 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 575 miliar.

 Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Terkait kinerja pembiayaan, kata dia, sepanjang Semester I Tahun 2018, Perseroan tengah gencar melakukan penetrasi ke berbagai institusi penyalur KPR khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk meningkatkan akses kepemlikan rumah bagi masyarakat di berbagai daerah.

"Pada 6 Juni 2018 lalu SMF telah melanyalurkan dana pembiayaan KPR kepada Bank BJB sebesar Rp 1,5 triliun. Hingga saat ini SMF telah memberikan pinjaman kepada 26 Bank, baik bank umum, bank syariah, BPD maupun perusahaan pembiayaan," katanya

Ananta berharap pembiayaan perumahan di daerah dapat Iebih terdorong secara optimal sehingga kebutuhan perumahan di daerah dapat terpenuhi. Hal tersebut menurut Ananta dapat didorong oleh keunggulan BPD dengan pangsa PNS dan BUMD di daerahnya serta BPD cenderung lebih mengenal karakteristik masyarakat di daerahnya masing-masing.