Integrasi PGN dan Pertagas Buat Tata Kelola Gas Makin Efisien

Kementerian BUMN menyatakan sebelum ada integrasi Pertagas dan PGN akibatkan pengelolaan gas tidak efisien.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 17 Jul 2018, 19:12 WIB
Diterbitkan 17 Jul 2018, 19:12 WIB
Gas Bumi
Ilustrasi Foto Gas Bumi (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, proses pembentukan holding BUMN Minyak dan Gas Bumi (Migas) menunjukan kemajuan, setelah PT Pertamina Gas (Pertagas) diintegrasikan dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Hari Sampurno mengatakan, integrasi Pertagas dengan PGN akan membuat tata kelola gas bumi di Indonesia lebih efisien, sehingga dapat mendorong perekonomian dan ketahanan energi.

"Manfaat integrasi bisnis gas ini bisa jadi pendorong efisiensi di bidang perekonomian dan utilisasi ketahanan energi nasional," kata Fajar, saat rapat denggan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Fajar mengungkapkan, sebelum ada integrasi infrastruktur PGN dan Pertagas baik yang sudah beroperasi  dan terencana mengakibatkan pengelolaan gas tidak efisien, khususnya di Jawa Bagian Barat yang menjadi pusat kebutuhan gas terbesar di Indonesia.

Adapun infrastruktur yang tidak efisien adalah, ‎fungsi pipa distribusi tulang punggung PGN di Jawa Barat seharusnya bisa diintegrasikan dengan pipa transmisi Cilamaya- Cilegon milik Pertagas. 

"Ada beberapa hal yang saat awal itu ada dua pipa yang lalukan bisnis serupa di jalur yang sama. Ini jadi persaingan yang kurang sehat," tutur dia.

Fajar menuturkan, setelah ada integrasi, pembangunan infrastruktur tidak tumpang tindih untuk pasokan gas ke konsumen akhir, sehingga terjadi efektifitas dan efisiensi ‎distribusi gas dan pemanfaatan infrastruktur menjadi lebih optimal.

"Dengan pembangunan infrastruktur yang tidak tumpang tindih jadi bisa lebih bermanfaat," kata dia.

 

Proses Konsolidasi Holding BUMN Migas Selesai dalam 5 Tahun

Gas Bumi
Ilustrasi Foto Gas Bumi (iStockphoto)

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fajar Harry Sampurno, bersama Plt Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, dan Dirut PGN, Jobi Triananda Hasjim mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI.

Fajar mengatakan, RDP kali ini membahas kemajuannpembentukan holding BUMN migas. Proses konsolidasi ditargetkan selesai dalam waktu 5 tahun.

"Diharapkan dalam waktu dekat konsolidasi ini segera selesai Kami mau sampaikan, integrase holdingmigas ini akan dilakukan dalam waktu lima tahun. Ini akan menyelesaikan persoalan pertagas dan PGN, Lalu, 2021 nanti bisa fully integrated businness oil and gas company," ungkapnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa 17 Juli 2018.

Dia pun menjelaskan tujuan holding migas ini, antara lain, memperkuat rantai nilai gas yang saat ini dianggap belum maksimal. Juga untuk mengatasi harga gas masih bervariasi, serta sersaingan usaha juga gak sehat dan duplikasi.

"Manfaat integrase bisnis gas ini bisa jadi pendorong efisiensi dibidang perekonomian dan utilisasi ketahanan energi nasional," jelasnya.

Dia pun menjelaskan program jangka pendek yang bakal dijalankan setelah holding migas ini terbentuk adalah pembangunan jaringan gas dari Aceh, Sumut, Sumsel, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jatim, dan Jateng.

"Sumber gasnya dari mana-mana. Dengan pembangunan infrastruktur yang tidak tumpang tindih jadi bisa lebih bermanfaat. Afordablity juga bisa meningkat. Distribusi juga bisa lebih efisien. Nah, nantinya harga gas bisa lebih baik,"  ujar dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya